VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Kasus korupsi yang menjerat eks Wakil Menteri Imigrasi Silmy Karim dan sejumlah pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi mengungkap lemahnya integritas aparat di garda terdepan penjaga kedaulatan negara. Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo mengingatkan imigrasi bukan sekadar mesin penghasil PNBP dari layanan visa tetapi harus menjadi benteng utama menjaga kedaulatan negara.
Yanuar menegaskan screening terhadap setiap orang yang masuk ke Indonesia harus dilakukan secara ketat dan disertai integritas aparat yang kuat.
"Imigrasi bukan hanya soal mengejar PNBP dari visa tetapi juga menjaga kedaulatan negara, screening terhadap setiap orang yang masuk ke Indonesia harus benar-benar dilakukan dengan baik disertai integritas aparat yang kuat," kata Yanuar dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (25/7/2026).
Yanuar memperingatkan praktik pungli masih berpotensi terjadi selama masih ada tahapan manual yang belum terdigitalisasi. Seluruh pemberkasan harus memanfaatkan teknologi termasuk kecerdasan buatan untuk memvalidasi dokumen agar tidak ada lagi ruang penyalahgunaan kewenangan.
"Digitalisasi tidak boleh lagi menyisakan tahapan manual yang berpotensi membuka ruang penyalahgunaan kewenangan," ujarnya.
Yanuar juga menyoroti pentingnya memperkuat screening mengingat sekitar 25 juta orang keluar masuk Indonesia setiap tahun. Indonesia perlu memastikan setiap orang yang masuk memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi bukan justru membuka peluang penyalahgunaan izin tinggal.
"Kami ingin memastikan orang yang masuk ke Indonesia memiliki dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, screening harus diperkuat agar tidak muncul persoalan seperti overstay atau penyalahgunaan visa untuk bekerja secara ilegal," tegasnya.
