VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Daerah dengan upah minimum rendah diusulkan mendapat kenaikan upah minimum 2027 lebih besar dibanding daerah berupah tinggi. Kenaikan yang diusulkan serikat buruh berkisar 7 hingga 9,5 persen dengan skema berjenjang.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi menilai wilayah dengan upah minimum lebih rendah perlu memperoleh persentase kenaikan lebih besar.
"Kami mengusulkan daerah-daerah yang upah minimumnya masih rendah, kenaikannya harus lebih signifikan atau lebih besar daripada daerah yang upah minimumnya sudah tinggi," katanya dalam keterangan di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
KSPN juga mengusulkan tiga klaster nilai alfa. Daerah dengan upah minimum di bawah Rp3 juta diusulkan memakai alfa 0,8 hingga 1,0. Daerah berupah Rp3 juta hingga Rp4 juta memakai alfa 0,6 hingga 0,8, dan daerah berupah di atas Rp4 juta memakai alfa 0,5 hingga 0,6.
Pemerintah telah menetapkan kerangka perhitungan lewat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Formulanya mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu dengan rentang 0,5 hingga 1,0. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli meminta Dewan Pengupahan Daerah mengakomodasi berbagai pandangan lewat dialog sosial, dan pemerintah menyiapkan data Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagai bahan pertimbangan.
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengusulkan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen. Presiden KSPI Said Iqbal meminta pembahasan besaran upah dilakukan lewat Dewan Pengupahan Daerah dengan mempertimbangkan formula dalam regulasi, serta berharap indeks tertentu yang dipakai lebih tinggi.
"Mudah-mudahan jangan pakai lagi 0,7, pakai 0,9 indeks tertentunya. Karena rumus kenaikan upah minimum kan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu," pungkasnya.























