Buruh se-Jabodetabek Gelar Aksi Tolak Omnibus Law

VOICEINDONESIA, JAKARTA – Ribuan buruh yang tergabung dari berbagai aliansi se-Jabodetabek menggelar aksi unjuk rasa, Jumat siang (14/1) menuntut pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Aksi unjuk rasa ini akan dipusatkan di depan komplek Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jalan Gatot Subroto, Tanah Abang, Jakarta Pusat, mulai pukul 10.00 WIB.

Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengatakan, aksi unjuk rasa tersebut diikuti oleh petani, nelayan, serta konfederasi serikat pekerja, federasi serikat pekerja nasional, buruh migran, dan pekerja rumah tangga.

Mengutip Antaranews.com "Ribuan buruh se-Jabodetabek siap mendatangi DPR RI menolak Omnibus Law. Puluhan ribu buruh lainnya akan melakukan aksi serupa di 30 provinsi," kata Said Iqbal, saat dikonfirmasi Antara di Jakarta, Jumat.

Sementara itu, Ilhamsyah selaku Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) mengatakan, perkiraan peserta aksi unjuk rasa ini mencapai 10 ribu orang.

"Kawan-kawan yang akan turun sekitar 10 ribu orang, dari KSPI, KPBI, KSPSI, Serikat Petani Indonesia, Jala PRT, dan berbagai organisasi pendukung partai buruh," kata Ilhamsyah.

Baca juga : Seluruh Karyawan PT KSI Gelar Aksi Mogok Kerja.

Dalam aksi tersebut, anggota aliansi menuntut Pemerintah Pusat untuk mentaati keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional secara bersyarat.

Omnibus law UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional atau bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Mahkamah Konstitusi (MK) pun memerintahkan DPR dan pemerintah memperbaiki UU Cipta Kerja dalam jangka waktu 2 tahun ke depan.

Selain itu, dalam agenda aksi unjuk rasa, ribuan buruh yang tergabung dari berbagai aliansi ini juga meminta revisi Undang-Undang KPK, pengesahan RUU PKS dan ekologi lingkungan hidup yang berkelanjutan. (ODP)