
Kemnaker Canangkan Gerakan Bebas Pekerja Anak di Perkebunan Sawit

Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencanangkan sektor perkebunan kelapa sawit bebas dari pekerja anak guna mewujudkan Indonesia bebas pekerja anak.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah secara daring di Jakarta, Selasa, menyampaikan keberadaan industri kelapa sawit berperan penting dalam perekonomian nasional, industri ini telah melibatkan banyak pelaku usaha dari berbagai kelompok ekonomi.
"Dengan kondisi tersebut, kelapa sawit merupakan komoditas ekspor yang sangat berpengaruh, sehingga risiko kehadiran pekerja anak sangatlah mungkin terjadi," ujar Menaker Ida Fauziyah.
Ia mengemukakan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021, jumlah pekerjaan anak di Indonesia mencapai 1,05 juta orang. Dari jumlah tersebut 27,63 persen bekerja di sektor pertanian, sebanyak 57,51 persen di sektor jasa, dan 14,86 persen bekerja di sektor industri.
"Jumlah ini tentu bukan jumlah yang sedikit. Untuk menanggulanginya diperlukan komitmen bersama dari pemerintah maupun seluruh pemangku kepentingan," tutur Menaker Ida Fauziyah.
Ia mengemukakan pencanangan gerakan sektor perkebunan kelapa sawit terbebas pekerja anak pada tahun 2023 dilakukan pada 16 provinsi yang memiliki luas perkebunan lebih dari 100.000 hektare berdasarkan data BPS tahun 2021.
Menaker Ida Fauziyah mengatakan untuk mengatasi persoalan pekerja anak di industri kelapa sawit harus dilakukan secara terencana dan terpadu, serta memperhatikan kepentingan terbaik untuk anak.
Upaya penghapusan pekerja anak, menurutnya, bukanlah suatu hal yang mudah, butuh proses yang panjang dan berkelanjutan dari berbagai pihak, baik pemerintah pusat maupun daerah (pemda), serta serikat pekerja/serikat buruh, pengusaha, dan organisasi masyarakat, untuk bersama-sama menanggulangi pekerja anak.
"Ini berarti penguatan kolaborasi antara stakeholder sangat penting dalam mendukung visi Indonesia Bebas Pekerja Anak," kata Menaker Ida Fauziyah.
Pada momentum Hari Dunia Menentang Pekerja Anak yang diperingati setiap tanggal 12 Juni, Menaker mengajak semua pihak untuk merumuskan program-program strategis sebagai langkah percepatan penanggulangan pekerja anak.
"Peran aktif semua pihak sangat diperlukan, dalam mewujudkan generasi penerus bangsa yang berkualitas, adil makmur, dan sejahtera," kata Menaker Ida Fauziyah.
Pilihan Redaksi
ImigrasiBantah Maladministrasi, Imigrasi Karawang Jelaskan Kasus Ruhyani
⚠️ Hati-hati penipuan! Jurnalis VOICEIndonesia.co tidak menerima imbalan dalam bertugas. Laporkan ke Redaksi VOICEIndonesia.co jika Anda menemukan kejadian tersebut. Hotline 0811-809-073 atau email redaksi@voiceindonesia.co.
Baca Juga
Komentar (0)
Login dulu untuk meninggalkan komentar.
Paling Banyak Dibaca

BNN Jatim Gagalkan Penyelundupan 5,4 Kilogram Sabu dari Malaysia
Daerah

Selat Hormuz Tetap Ditutup Sebelum AS Terima Syarat dari Iran
Internasional

Bansos Bakal Disalurkan Lewat Kopdes
Ekonomi

RI Usul Keterampilan Masa Depan Jadi Salah Satu Fokus Kerja Sama BRICS
Ketenagakerjaan

Bantah Maladministrasi, Imigrasi Karawang Jelaskan Kasus Ruhyani
Imigrasi
Editorial

Darurat TPPO: Kedubes Arab Saudi Harus Ikut Bertanggungjawab
Editorial

Mengawal Hak Asasi Pelaut Kita dan Peran Vital SPPI di Laut Lepas Taiwan
Editorial

Manipulasi Dokumen: Awal Petaka Pekerja Migran Indonesia
Editorial

Kawal Revisi UU PPMI Demi Keselamatan Pekerja Migran
Editorial

Darurat Mafia Paspor, Dirjen Imigrasi Harus Tegas
Editorial
Komentar Terbaru
Belum ada komentar.



