
UMP 2026 Mandeg di Meja Prabowo, Ada Apa?

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta - Jutaan buruh di Indonesia kembali dibuat gelisah. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menolak memberikan kepastian kapan besaran Upah Minimum Provinsi 2026 akan diumumkan. Yang lebih mengejutkan, pejabat tersebut justru berbicara soal surprise yang akan diberikan kepada pekerja.
Rancangan Peraturan Pemerintah pengatur UMP disebutkan sudah berada di meja Presiden Prabowo Subianto sejak Senin (15/12/2025). Proses penandatanganan dijanjikan segera dilakukan, namun hingga kini belum ada kepastian. "UMP, RPP-nya sudah di meja Pak Presiden, tinggal ditandatangani," ungkap Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025). Regulasi pengupahan baru disebut memberikan kewenangan lebih besar kepada Dewan Pengupahan Daerah dalam menyusun rekomendasi upah minimum. Rekomendasi tersebut nantinya akan dikirim ke kepala daerah dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masing-masing wilayah. Selain itu, aspek kebutuhan hidup layak juga masuk dalam pertimbangan penentuan upah. Baca Juga: Buruh Desak UMP 2026 Segera Terbit Yassierli membocorkan bahwa regulasi baru akan memberdayakan Dewan Pengupahan Daerah secara aktif. Ada rentang nilai yang memberikan kesempatan kepada dewan tersebut untuk menentukan besaran sesuai kondisi daerah masing-masing, termasuk mempertimbangkan estimasi kebutuhan hidup layak. "Insyaallah akan menggembirakan untuk teman-teman para pekerja," pungkas Yassierli. Namun angka pasti kenaikan tetap dirahasiakan. Pernyataan mengambang itu semakin menambah ketidakpastian di tengah masyarakat yang sudah menanti jawaban pasti sejak lama.(Sin/Ri) Pilihan Redaksi : Mengawal Gerbang Negara: Analisis Mendalam Kewenangan Baru Imigrasi Pasca UU 63/2024Pilihan Redaksi
ImigrasiBantah Maladministrasi, Imigrasi Karawang Jelaskan Kasus Ruhyani
⚠️ Hati-hati penipuan! Jurnalis VOICEIndonesia.co tidak menerima imbalan dalam bertugas. Laporkan ke Redaksi VOICEIndonesia.co jika Anda menemukan kejadian tersebut. Hotline 0811-809-073 atau email redaksi@voiceindonesia.co.
Baca Juga
Komentar (0)
Login dulu untuk meninggalkan komentar.
Paling Banyak Dibaca

BNN Jatim Gagalkan Penyelundupan 5,4 Kilogram Sabu dari Malaysia
Daerah

Selat Hormuz Tetap Ditutup Sebelum AS Terima Syarat dari Iran
Internasional

Bansos Bakal Disalurkan Lewat Kopdes
Ekonomi

RI Usul Keterampilan Masa Depan Jadi Salah Satu Fokus Kerja Sama BRICS
Ketenagakerjaan

Bantah Maladministrasi, Imigrasi Karawang Jelaskan Kasus Ruhyani
Imigrasi
Editorial

Darurat TPPO: Kedubes Arab Saudi Harus Ikut Bertanggungjawab
Editorial

Mengawal Hak Asasi Pelaut Kita dan Peran Vital SPPI di Laut Lepas Taiwan
Editorial

Manipulasi Dokumen: Awal Petaka Pekerja Migran Indonesia
Editorial

Kawal Revisi UU PPMI Demi Keselamatan Pekerja Migran
Editorial

Darurat Mafia Paspor, Dirjen Imigrasi Harus Tegas
Editorial
Komentar Terbaru
Belum ada komentar.



