Jadi Pusat Pariwisata, Skill Tenaga Kerja Bali Ternyata Sangat Rendah

VOICEINDONESIA.CO, Denpasar – Meskipun Provinsi Bali mencatatkan tingkat pengangguran yang sangat rendah, kualitas tenaga kerja di Pulau Dewata mendapat sorotan serius dari Komisi IX DPR RI.

Dominasi tenaga kerja berpendidikan rendah dinilai menjadi tantangan struktural yang dapat menjebak daerah ini dalam perangkap keterampilan rendah atau low skill trap.

Anggota Komisi IX DPR RI, Gamal, mengungkapkan bahwa proporsi tenaga kerja berpendidikan SD ke bawah di Bali masih sangat tinggi, yakni mencapai 28,57 persen.

Baca Juga: Bahlil Sebut Minyak Mentah Rusia Tiba di Indonesia Bulan Ini

Hal ini kontras dengan data Pemerintah Provinsi Bali yang mencatat tingkat pengangguran hanya sebesar 1,49 persen.

“Kami apresiasi angka pengangguran di Bali yang termasuk cukup rendah, tapi terjadi dominasi pendidikan rendah. Ini bisa menciptakan low skill trap atau perangkap keterampilan rendah,” ujar Gamal di Kantor Wali Kota Denpasar, Bali, Kamis (16/4/2026).

Politisi Fraksi PKS ini juga menyoroti fenomena "setengah pengangguran", di mana banyak penduduk bekerja kurang dari 35 jam per minggu di sektor informal.

Baca Juga: Dua Kapal Produksi Dalam Negeri Ini Topeng Produksi BBM Nasional 

Menurutnya, kondisi ini menunjukkan adanya ketidakefisienan dalam penyerapan tenaga kerja di sektor-sektor yang lebih produktif.

Lebih lanjut, Gamal menekankan risiko besar akibat ketergantungan Bali yang terlalu tinggi pada sektor pariwisata dan hospitality.

Ia mendorong pemerintah daerah untuk segera melakukan diversifikasi ekonomi, salah satunya melalui pengembangan ekonomi digital yang melibatkan generasi muda.

“Dalam pengembangan wilayah, dominasi satu sektor itu berbahaya. Kita perlu diversifikasi, misalnya dengan mendorong ekonomi digital yang bisa dikembangkan oleh anak muda,” tandasnya.

Menanggapi hal tersebut, Plt. Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Estiarty Haryani, menyatakan bahwa pihaknya terus melakukan pemantauan intensif terhadap program pemagangan nasional di daerah.

Langkah ini dilakukan untuk memperkecil celah (gap) antara lulusan pendidikan formal dengan kebutuhan nyata dunia usaha dan industri.

“Kami membuka ruang komunikasi seluas-luasnya dengan daerah. Ke depan, kami akan terus melakukan pembaruan, perbaikan, serta evaluasi secara berkala untuk meningkatkan kualitas program hingga berakhirnya periode berjalan pada Juni mendatang,” pungkas Estiarty. (af/ri)