Berbeda Dengan Pemerintah Pusat, Aceh Tetap Buka Pintu Bantuan Asing

VOICEINDONESIA.CO, Banda Aceh - Bantuan internasional pascabencana untuk Aceh terus mengalir meski pemerintah pusat belum memberikan lampu hijau. Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem menegaskan pihaknya menerima semua bantuan kemanusiaan tanpa pandang bulu asal atau latar belakang pemberi. Sikap ini kembali ia tunjukkan saat menerima bantuan dari perusahaan multinasional Upland Resources di Bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar. Bantuan berupa bahan pokok untuk pengungsi langsung dibagikan ke wilayah-wilayah terparah seperti Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, Takengon, Beutong, dan Langsa. Baca Juga: Tito Akui Belum Baca Surat Bantuan Aceh ke PBB Pascabencana "Pada prinsipnya kita ini kemanusiaan. Siapa saja yang menolong kita, tetap ikhlas kita terima," tegasnya pada Senin (15/12/2025). Sementara itu, Chairman & CEO Upland Resources Datuk Bolhassan Di menjelaskan bantuan tersebut merupakan hasil penggalangan dana internal perusahaan yang beroperasi di tiga negara. Perusahaan yang berkantor di Inggris Raya, Malaysia, dan Indonesia itu berhasil mengumpulkan donasi untuk disalurkan ke Aceh. Baca Juga: Pemda Aceh Keluhkan Akurasi Data Bencana Sebelumnya, Pemprov Aceh telah melayangkan surat resmi kepada dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa, UNDP dan UNICEF, untuk membantu penanganan pascabencana di Serambi Mekkah. Langkah ini diambil karena kedua lembaga memiliki pengalaman menangani pemulihan pasca-tsunami 2004. Mualem juga resmi memperpanjang Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi selama 14 hari, sejak 12 hingga 25 Desember 2024. Perpanjangan ini diambil karena penanganan bencana masih membutuhkan upaya intensif dan terkoordinasi, mulai dari evakuasi, distribusi logistik, hingga perbaikan infrastruktur. "Kita sudah survei ke lapangan kita butuh perpanjangan selama 2 minggu lagi untuk kita rehabilitasi dan infrastruktur," katanya saat mengumumkan perpanjangan status tersebut. Bantuan dari luar negeri memang sudah mulai berdatangan ke Aceh. Tenaga relawan dan logistik dari Malaysia serta China tercatat sudah masuk membantu penanganan bencana, meskipun pemerintah pusat belum membuka izin selebar-lebarnya untuk bantuan internasional. Posisi Mualem berseberangan dengan sikap Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan Indonesia mampu mengatasi penanggulangan pascabencana tanpa bantuan asing. Dalam rapat kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2024), Prabowo mengaku menolak tawaran bantuan dari berbagai kepala negara. "Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara ingin kirim bantuan. Saya bilang terima kasih concern Anda, kami mampu," ujar Prabowo. Presiden menjamin APBN siap menyokong dana penanganan bencana berkat efisiensi anggaran pemerintah. Dana taktis sebesar Rp20 miliar dialokasikan untuk setiap provinsi terdampak, sementara Rp4 miliar untuk tiap kota atau kabupaten yang mengalami bencana. Bencana hidrometeorologi berupa banjir bandang dan longsor yang menerjang Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sejak 25 November 2024 memang menyisakan kondisi memprihatinkan. Penanggulangan pascabencana masih terus diorkestrasi, terutama untuk mencari korban dan membuka akses daerah terisolasi. Perbaikan infrastruktur dan permukiman warga menjadi pekerjaan rumah berikutnya yang harus diselesaikan.