VOICE Indonesia
HOT

Bhayangkari Polda Kepri Diduga Tertipu Investasi Rp300 Juta

IKO - VOICEIndonesia.coEditor: VOICE Indonesia7 menit baca

Ringkasan Berita

AI
VOICE Indonesia di Google
ilustrasi Bhayangkari Polda Kepri Diduga Tertipu Investasi Rp300 Juta
ilustrasi Bhayangkari Polda Kepri Diduga Tertipu Investasi Rp300 Juta(Foto: Dok.voiceindonesia.co)

VOICEINDONESIA.CO, Batam – Dugaan penipuan investasi perdagangan telepon seluler senilai Rp300 juta yang dialami seorang anggota Bhayangkari Polda Kepulauan Riau (Kepri) berinisial IN (41) memasuki babak baru. Surat pernyataan tertulis dari pihak yang disebut sebagai mitra usaha justru mengungkap bahwa kerja sama perdagangan iPhone yang dijadikan dasar penawaran investasi diduga telah berakhir sejak Februari 2025.

Perkara tersebut menyeret nama seorang oknum anggota Polda Kepri berpangkat Brigadir Dua (Bripda) berinisial BF bersama seorang perempuan berinisial LA. Keduanya diduga menawarkan investasi perdagangan iPhone dengan menjanjikan keuntungan enam persen setiap bulan serta pengembalian modal secara utuh setelah satu tahun.

Namun, investasi yang semula diharapkan dapat meningkatkan perekonomian keluarga IN justru berujung pada persoalan keuangan. Bahkan, surat keputusan (SK) kepangkatan suaminya yang juga anggota kepolisian terpaksa dijadikan jaminan pinjaman untuk memperoleh modal investasi tersebut.

Surat Pernyataan IVN Ungkap Kerja Sama Berakhir Februari 2025

Fakta penting dalam perkara ini muncul melalui surat pernyataan tertulis yang dibuat oleh IVN, pihak yang sebelumnya disebut-sebut sebagai mitra usaha perdagangan iPhone.

Dalam surat pernyataan tertanggal 13 Oktober 2026 di Samarinda, Iki secara tegas menyatakan bahwa hubungan kerja samanya dengan BF dan LA dalam kegiatan jual beli telepon genggam telah berakhir.

"Saudara Bima Febriansyah dan Saudari Laura Simbiring sudah tidak lagi melakukan kerja sama dengan saya dalam hal jual beli telepon genggam (iPhone)."

Pernyataan tersebut diperkuat dengan penjelasan mengenai waktu terakhir berlangsungnya hubungan bisnis di antara mereka.

"Kerja sama terakhir antara saya dengan Saudara Bima Febriansyah dan Saudari Laura Simbiring berlangsung pada bulan Februari 2025."

Tidak hanya itu, IVN  juga menyatakan bahwa sejak berakhirnya hubungan bisnis tersebut, tidak ada lagi aktivitas kerja sama maupun pengiriman barang dari kedua pihak kepadanya.

"Sejak berakhirnya kerja sama tersebut, Saudara Bima Febriansyah dan Saudari Laura Simbiring tidak lagi melakukan kerja sama dengan saya dan tidak pernah lagi mengirimkan telepon genggam (iPhone) kepada saya."

Surat tersebut ditandatangani oleh IVN dengan pernyataan bahwa keterangan dibuat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak mana pun.

Dokumen ini menjadi informasi penting dalam menelusuri dugaan ketidaksesuaian antara penawaran investasi yang diterima IN dan kondisi hubungan usaha yang sebenarnya.

Pasalnya, berdasarkan keterangan IN, dana investasi sebesar Rp300 juta baru diserahkan pada Mei 2026, atau sekitar 15 bulan setelah kerja sama yang disebutkan dalam surat pernyataan IVN berakhir.

Meski demikian, surat pernyataan tersebut belum dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana penipuan. Keterangan IVN masih perlu diuji bersama bukti transaksi, perjanjian investasi, serta penjelasan dari BF dan LA melalui proses pemeriksaan yang berwenang.

Berawal dari Tawaran Investasi dengan Keuntungan Enam Persen

IN mengungkapkan bahwa dirinya mulai mengenal penawaran investasi tersebut setelah bertemu BF dan LA dalam kegiatan buka puasa bersama di lingkungan Polda Kepri.

Dalam pertemuan itu, keduanya disebut menawarkan peluang usaha perdagangan iPhone yang diklaim memiliki jaringan bisnis dengan seorang pedagang telepon seluler di Jakarta.

"Kami kenalnya itu waktu buka puasa bersama di Polda Kepri bulan empat (April) kemarin. Terus dia (BF) dan pacarnya berinisial LA, bujuk rayu nawarin investasi usaha iphone. Terus usaha nya itu kerjasama dengan Iki, menyebut nama pedagang ponsel ternama di wilayah Jakarta," kata In bercerita, Senin (16/11).

Awalnya, IN mengaku keberatan karena nilai investasi yang ditawarkan mencapai Rp300 juta. Namun, setelah mempertimbangkan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp18 juta setiap bulan, ia bersama suaminya akhirnya memutuskan mengikuti penawaran tersebut.

Untuk memperoleh dana investasi, pasangan tersebut mengaku menjaminkan SK kepangkatan sang suami. Mereka juga meminta dibuatkan perjanjian tertulis di hadapan notaris sebagai bentuk kepastian atas kesepakatan bisnis.

"Jadi setelah diiming-iming keuntungan 6 persen, sekitar Rp 18 juta per bulan, kami inisiatif gadai SK. Biar aman, kami juga minta pembuatan surat perjanjian di notaris, Selasa 26 Mei 2026," kenang istri P sambil menyebut, di surat notaris itu ada empat orang nama yang terikat kontrak. Ia dan suaminya, BF dan LA.

Menurut IN, modal investasi kemudian ditransfer ke rekening LA dalam dua transaksi, masing-masing sebesar Rp150 juta.

Keuntungan Mulai Tersendat, Korban Curigai Kejanggalan

Persoalan mulai dirasakan IN ketika pembayaran keuntungan yang dijanjikan diduga tidak berjalan sebagaimana kesepakatan awal.

Alih-alih menerima pembayaran sebesar Rp18 juta secara utuh setiap bulan, IN mengaku memperoleh pembayaran secara bertahap dengan nominal yang bervariasi.

Berbagai alasan disebut disampaikan ketika pembayaran mengalami keterlambatan, termasuk kendala transaksi dengan pihak yang disebut sebagai rekanan usaha.

"Awalnya dicicil dua sampai tiga kali, selalu beralasan Iki belum ambil payment, kehujanan, dan sebagainya. Padahal urusan saya langsung dengan LA dan BF," ungkap korban.

Kecurigaan IN semakin menguat setelah memasuki bulan keempat. Ia kemudian berupaya mencari informasi mengenai kegiatan usaha yang menjadi dasar penawaran investasi tersebut.

Dari penelusuran yang dilakukannya, IN mengaku memperoleh informasi bahwa hubungan kerja sama dengan IVN diduga telah lama berakhir.

Informasi itu kemudian mendapatkan dukungan berupa surat pernyataan tertulis IVN tertanggal 13 Oktober 2026 yang menjelaskan berakhirnya kerja sama sejak Februari 2025.

Perbedaan waktu antara berakhirnya kerja sama dan masuknya dana investasi menjadi salah satu persoalan yang perlu didalami. Terutama untuk memastikan apakah BF dan LA masih menggunakan nama IVN sebagai mitra usaha ketika menawarkan investasi kepada IN.

Selain itu, IN menduga dana investasi yang diserahkannya tidak sepenuhnya digunakan untuk kegiatan perdagangan iPhone sebagaimana yang dijanjikan. Ia mengaku memperoleh informasi bahwa dana tersebut diduga digunakan untuk menutupi kewajiban keuangan lainnya.

Namun, dugaan penggunaan dana tersebut masih memerlukan pembuktian melalui pemeriksaan aliran transaksi dan keterangan para pihak terkait.

SK Kepangkatan Dijaminkan, Penghasilan Keluarga Terdampak

Dampak persoalan investasi tersebut kini dirasakan langsung oleh keluarga IN.

Pinjaman yang diperoleh dengan menjaminkan SK kepangkatan suaminya masih harus dibayarkan melalui pemotongan penghasilan bulanan.

Akibatnya, menurut pengakuan IN, penghasilan yang dapat dibawa pulang suaminya kini hanya tersisa sekitar Rp500 ribu setiap bulan.

Kondisi tersebut menambah beban keluarga yang sebelumnya berharap investasi dapat menjadi sumber penghasilan tambahan.

Merasa dirugikan, IN akhirnya melaporkan dugaan keterlibatan BF kepada Unit 2 Subdit Paminal Polda Kepri pada 19 Oktober 2026.

Meski demikian, ia mengaku belum mendapatkan kejelasan yang diharapkan mengenai perkembangan penanganan pengaduannya.

"Sudah kami lapor Paminal juga, tapi begitulah," singgungnya.

IN juga mengaku memperoleh informasi mengenai kemungkinan adanya pihak lain yang mengalami persoalan serupa. Namun, informasi mengenai jumlah pihak yang diduga dirugikan tersebut masih membutuhkan verifikasi lebih lanjut.

"Ada sekitar tujuh sampai delapan orang jadi korban. Terakhir WhatsApp-an bulan Oktober kemarin, nomor saya diblokir," tutupnya.

Propam Polda Kepri Tegaskan Penanganan Sesuai Prosedur

Terpisah, Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan (Kabid Propam) Polda Kepri, Kombes Pol Oxy, memberikan penjelasan mengenai perkembangan penanganan pengaduan masyarakat yang melibatkan dugaan pelanggaran oleh anggota kepolisian.

Oxy menegaskan bahwa setiap pengaduan yang masuk tetap diproses sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

"Untuk aturan disiplin maupun kode etik dan saya pastikan tidak ada yang mandek. Segala pembuktian terhadap terduga pelanggar tentu juga harus sesuai prosedur," kata Oxy.

Menurut penjelasan pihak Propam, transparansi penanganan pengaduan juga dilakukan melalui pemberitahuan perkembangan penyelidikan kepada masyarakat yang menyampaikan laporan.

Penegasan tersebut menjadi penting di tengah harapan pelapor agar persoalan yang dialaminya dapat memperoleh kejelasan melalui pemeriksaan yang objektif dan profesional.

Di sisi lain, penanganan perkara harus tetap menjunjung asas praduga tak bersalah. Setiap dugaan pelanggaran, baik yang berkaitan dengan disiplin, kode etik profesi, maupun kemungkinan tindak pidana, memerlukan pembuktian berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Surat Pernyataan Jadi Bahan Penting untuk Pendalaman

Keberadaan surat pernyataan IVN dapat menjadi salah satu bahan penting bagi pihak berwenang untuk mendalami dugaan penawaran investasi tersebut.

Terutama mengenai hubungan bisnis antara BF, LA, dan Iki, penggunaan nama mitra usaha dalam penawaran investasi, serta kesesuaian antara kegiatan usaha yang dijanjikan dan penggunaan dana yang diterima.

Surat tersebut juga membuka ruang pemeriksaan terhadap kronologi kerja sama, termasuk apakah terdapat kegiatan usaha lain setelah Februari 2025 yang belum tercakup dalam pernyataan IVN.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan langsung dari BF dan LA untuk menanggapi dugaan yang disampaikan IVN maupun isi surat pernyataan IVN.

Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini sebagai bagian dari penerapan prinsip keberimbangan, akurasi, dan asas praduga tak bersalah.(iko)

Pilihan Redaksi

Imigrasi Kualanamu Hadirkan HORAS, Permudah Kedatangan Penumpang InternasionalImigrasi

Imigrasi Kualanamu Hadirkan HORAS, Permudah Kedatangan Penumpang Internasional

VOICE Indonesia· 16 November 2026
#Batam#Polda Kepri#Propam#Penipuan#Investasi Bodong
Lihat berita ini di Google News
Ikuti VOICE Indonesia di Google News untuk update terbaru
Channel WhatsApp
Dapatkan Berita VOICE Indonesia Langsung di WhatsApp
Follow

⚠️ Hati-hati penipuan! Jurnalis VOICEIndonesia.co tidak menerima imbalan dalam bertugas. Laporkan ke Redaksi VOICEIndonesia.co jika Anda menemukan kejadian tersebut. Hotline 0811-809-073 atau email redaksi@voiceindonesia.co.

Baca Juga