VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Timur (NTT) proaktif mengusut laporan dugaan pemerkosaan yang diduga melibatkan kepala daerah di Kabupaten Kupang. Ia meminta aparat penegak hukum tidak memberikan perlakuan istimewa kepada siapa pun, termasuk pejabat publik.
Habiburokhman mengaku telah menghubungi langsung Kapolda NTT untuk meminta agar laporan tersebut segera ditindaklanjuti. Menurutnya, setiap laporan masyarakat harus diproses secara serius, profesional, dan transparan tanpa melihat jabatan maupun kedudukan pihak yang dilaporkan.
“Saya minta untuk proaktif mengusut dugaan pemerkosaan. Ada seorang bupati di Kupang yang dilaporkan. Jangan sampai ada pengistimewaan terhadap siapa pun. Namanya laporan harus ditindaklanjuti dengan cepat,” ujar Habiburokhman dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (14/11/2026).
Politisi Fraksi Partai Gerindra itu juga meminta kepolisian tidak ragu mengambil langkah hukum apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup. Termasuk, melakukan penahanan apabila syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi.
“Kalau ada bukti permulaan yang cukup, saya minta agar yang bersangkutan ditahan. Dan kalau terbukti dugaan pemerkosaan tersebut, maka harus dijatuhi hukuman seberat-beratnya berdasarkan undang-undang yang berlaku,” tegasnya.
Tak hanya mendorong proses hukum, Ketua Majelis Kehormatan Partai Gerindra ini menyatakan partainya akan mengambil tindakan tegas apabila dugaan tindak pidana tersebut terbukti. Sanksi internal berupa pemecatan, kata dia, dapat diberikan kepada pihak yang bersangkutan.
Ia juga mendorong agar pejabat tersebut diberhentikan dari jabatannya sebagai Bupati Kupang sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurut Habiburokhman, jabatan publik tidak boleh menjadi tameng bagi seseorang untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Setiap orang harus memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum atau equality before the law. Ia juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap korban agar hak-haknya terpenuhi dan proses hukum dapat berjalan tanpa tekanan.
Kasus ini mencuat setelah seorang perempuan melaporkan dugaan pemerkosaan yang diduga dilakukan oleh Bupati Kupang, Nusa Tenggara Timur. Peristiwa tersebut disebut bermula ketika korban berniat mengajukan lamaran pekerjaan kepada kepala daerah tersebut.
Laporan itu kemudian menjadi perhatian publik dan memunculkan desakan agar kepolisian melakukan penyelidikan secara menyeluruh.
Meski demikian, dugaan tindak pidana tersebut masih harus dibuktikan melalui proses hukum. Kepolisian diharapkan mengumpulkan alat bukti, memeriksa pihak-pihak terkait, serta memberikan perlindungan kepada korban. Penanganan perkara juga harus tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.























