VOICE Indonesia
Daerah

Gubernur DKI Tegaskan Food Station Tetap Beroperasi Usai Penarikan Beras Oplosan

Afifah - VOICEIndonesia.co
Gubernur DKI Tegaskan Food Station Tetap Beroperasi Usai Penarikan Beras Oplosan
Gubernur DKI Tegaskan Food Station Tetap Beroperasi Usai Penarikan Beras Oplosan
VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan stok beras di ibu kota tetap aman meski terjadi penarikan beras oplosan yang sempat beredar melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Food Station. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan, penarikan tersebut tidak akan mengganggu pasokan beras bagi masyarakat. “Stok beras aman, stoknya aman,” tegasnya di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis (14/8/2025). Baca Juga: Ini Cara Karding Tingkatkan Kompetensi Pekerja Migran Indonesia ke Asia Timur  Ia menjelaskan, jika alat produksi Food Station disita sebagai barang bukti dan tidak dioperasikan, maka ketersediaan beras di Jakarta akan terdampak. “Kalau tidak boleh dioperasikan, pasti kebutuhan beras di Jakarta akan terpengaruh. Dan untuk itu kami bersyukur bisa dioperasikan. Kemudian untuk yang sudah ditarik, ya, sudah pasti ditarik,” ujarnya. Pramono menambahkan, Pemprov DKI berkomitmen memperbaiki tata kelola Food Station, termasuk melakukan pembaruan manajemen di tingkat direksi. “Kita akan tetap meminta kepada direksi yang ada dan kita secara profesional membuka untuk direksi yang baru. Maka saya nanti meminta betul untuk Food Station ini semuanya profesional,”katanya. Baca Juga: Polres Jakarta Timur Salurkan 16 Ribu Paket Beras dalam Gerakan Pangan Murah  Sebelumnya, ia menyayangkan beredarnya beras oplosan yang diduga berasal dari Food Station. Menurutnya, kasus ini harus menjadi momentum memperkuat pengawasan dan akuntabilitas di BUMD DKI Jakarta. “Kalau bisa ditarik (beras oplosannya), saya minta untuk ditarik. Tapi ini kan persoalannya mungkin sudah dikonsumsi,” kata Pramono. Ia mengingatkan seluruh jajaran direksi BUMD untuk mengedepankan tata kelola yang profesional dan menjunjung tinggi integritas. “BUMD adalah perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam melayani masyarakat. Maka akuntabilitas dan integritas harus menjadi fondasi utama,” pungkasnya.

Pilihan Redaksi

Bantah Maladministrasi, Imigrasi Karawang Jelaskan Kasus RuhyaniImigrasi

Bantah Maladministrasi, Imigrasi Karawang Jelaskan Kasus Ruhyani

VOICE Indonesia· 16 July 2026
#Dki Jakarta#Food station#Pramono Anung#stok beras
Lihat berita ini di Google News
Ikuti VOICE Indonesia di Google News untuk update terbaru
Channel WhatsApp
Dapatkan Berita VOICE Indonesia Langsung di WhatsApp
Follow

⚠️ Hati-hati penipuan! Jurnalis VOICEIndonesia.co tidak menerima imbalan dalam bertugas. Laporkan ke Redaksi VOICEIndonesia.co jika Anda menemukan kejadian tersebut. Hotline 0811-809-073 atau email redaksi@voiceindonesia.co.

Baca Juga

Komentar (0)

Login dulu untuk meninggalkan komentar.