
Hindari Kebocoran Anggaran, Pemerintah Rombak Sasaran Penerima MBG

VOICEINDONESIA.CO, Yogyakarta – Pemerintah resmi merombak target sasaran penerima manfaat program megaproyek Makan Bergizi Gratis (MBG) di lingkungan sekolah.
Dalam rapat tingkat menteri, diputuskan bahwa distribusi paket makanan bernutrisi tersebut tidak akan dibagikan secara merata kepada seluruh murid di Indonesia, melainkan diprioritaskan secara selektif hanya bagi anak-anak sekolah yang dinilai paling membutuhkan bantuan asupan gizi.
Perubahan skema ini sengaja diambil agar implementasi kebijakan nasional tersebut dapat berjalan jauh lebih tepat sasaran di tengah keterbatasan ruang fiskal serta kendala distribusi geografis.
Melalui penyaringan data yang ketat, anggaran negara diharapkan tidak bocor ke kelompok masyarakat yang sudah mampu secara ekonomi, sehingga intervensi pemulihan gizi dapat terfokus sepenuhnya pada pemangkasan angka stunting di daerah rawan pangan.
"Yang sudah diputuskan dalam rapat tingkat menteri adalah penerima MBG ini nanti tidak untuk semuanya, tetapi hanya untuk yang memerlukan," ujar Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, di Yogyakarta, Minggu (5/7/2026).
Mu'ti memaparkan bahwa hingga saat ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bersama Badan Gizi Nasional (BGN) masih menggodok formula teknis di lapangan, termasuk mengenai nasib pelibatan pelaku usaha mikro pengelola kantin sekolah dalam rantai pasok distribusi makanan.
Pemerintah enggan terburu-buru mengeluarkan keputusan final sebelum mengantongi hasil kajian mendalam yang komprehensif agar kebijakan yang lahir tidak memicu kecemburuan sosial antar-siswa di lingkungan kelas.
"Jadi belum ada keputusan soal bagaimana nanti kantin dan berbagai pelayanan lainnya. Agar MBG berjalan dengan baik, tentu semua harus melalui pengkajian yang mendalam," kata Mu'ti.
Mendikdasmen menegaskan bahwa komando tertinggi dan otoritas penuh penyelenggaraan eksekusi program ini berada di bawah kendali mutlak Badan Gizi Nasional.
Posisi Kemendikdasmen sendiri bertindak sebagai mitra strategis yang menyuplai basis data kependidikan serta memberikan masukan taktis agar tujuan utama dari gagasan Presiden Prabowo Subianto dalam membebaskan generasi muda dari ancaman kekerdilan fisik dapat terealisasi secara efisien.
"Semangat MBG kan oleh Pak Presiden dimaksudkan untuk membangun generasi yang sehat secara fisik sehingga terbebas dari stunting," tutur Mu'ti.
Secara sosiologis, Mu'ti meyakini pembatasan penerima manfaat ini merupakan langkah paling logis secara keadilan sosial agar kehadiran negara benar-benar dirasakan oleh lapisan masyarakat yang berada di garis kemiskinan terdalam.
Prinsip efektivitas anggaran ini menjadi pilar utama kementerian dalam menyaring pos-pos sekolah dasar hingga menengah yang kondisi muridnya mendesak untuk segera disuplai menu sehat.
"Jadi memang ya lebih tepat siapa yang paling berhak menerima itu yang dilayani," imbuhnya.
Kementerian juga tidak ingin program MBG ini sekadar menjadi aktivitas bagi-bagi logistik pangan pemuas lapar semata, melainkan wajib diintegrasikan sebagai instrumen penguatan karakter anak didik.
Kebiasaan mengonsumsi makanan sehat di dalam ruang kelas diproyeksikan menjadi kurikulum tersembunyi (hidden curriculum) untuk menumbuhkan kedisiplinan dan rasa syukur yang tertuang dalam cetak biru gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat.
"Kami sudah menerbitkan berbagai panduan mengenai bagaimana pendidikan karakter terintegrasi dengan MBG," kata Mu'ti.
Ia menambahkan bahwa saat ini sekolah-sekolah di daerah hanya tinggal menunggu regulasi turunan berupa petunjuk teknis (juknis) resmi yang sedang difinalisasi oleh BGN sebagai pemegang penuh otoritas anggaran.
"Bagaimana nanti kebijakan barunya akan disiapkan BGN sebagai institusi yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan MBG," pungkas Abdul Mu'ti. (af)
Pilihan Redaksi
ImigrasiBantah Maladministrasi, Imigrasi Karawang Jelaskan Kasus Ruhyani
⚠️ Hati-hati penipuan! Jurnalis VOICEIndonesia.co tidak menerima imbalan dalam bertugas. Laporkan ke Redaksi VOICEIndonesia.co jika Anda menemukan kejadian tersebut. Hotline 0811-809-073 atau email redaksi@voiceindonesia.co.
Baca Juga
Komentar (0)
Login dulu untuk meninggalkan komentar.
Paling Banyak Dibaca

BNN Jatim Gagalkan Penyelundupan 5,4 Kilogram Sabu dari Malaysia
Daerah

Selat Hormuz Tetap Ditutup Sebelum AS Terima Syarat dari Iran
Internasional

Bansos Bakal Disalurkan Lewat Kopdes
Ekonomi

RI Usul Keterampilan Masa Depan Jadi Salah Satu Fokus Kerja Sama BRICS
Ketenagakerjaan

Bantah Maladministrasi, Imigrasi Karawang Jelaskan Kasus Ruhyani
Imigrasi
Editorial

Darurat TPPO: Kedubes Arab Saudi Harus Ikut Bertanggungjawab
Editorial

Mengawal Hak Asasi Pelaut Kita dan Peran Vital SPPI di Laut Lepas Taiwan
Editorial

Manipulasi Dokumen: Awal Petaka Pekerja Migran Indonesia
Editorial

Kawal Revisi UU PPMI Demi Keselamatan Pekerja Migran
Editorial

Darurat Mafia Paspor, Dirjen Imigrasi Harus Tegas
Editorial
Komentar Terbaru
Belum ada komentar.



