Hore, Iuran BPJS Ketenagakerjaan di Jawa Barat Gratis

VOICEINDONESIA.CO, Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan anggaran khusus untuk membiayai iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi satu juta pekerja sektor informal. Langkah ini diambil untuk memberikan jaminan perlindungan sosial kepada kelompok pekerja yang selama ini rentan tanpa asuransi ketenagakerjaan. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan program perlindungan ini menyasar berbagai profesi informal seperti sopir, tenaga kebersihan, kuli bangunan, pemulung, asisten rumah tangga, hingga seniman. Pemprov menggelontorkan dana Rp25 miliar yang dibiayai bersama pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Barat untuk merealisasikan program tersebut. "Di tengah-tengah kita menghadapi menurunnya daya dukung fiskal yang kehilangan Rp2,5 triliun, Pemdaprov Jabar pada tahun ini memberikan asuransi ketenagakerjaan bagi 1 juga orang tenaga informal," ujar KDM, Jumat (07/11/2025). Baca Juga: Waduh, Perlindungan Tenaga Kerja di Surabaya Baru 42% Inisiatif Pemprov Jabar ini mendapat sambutan positif dari pemerintah pusat. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengapresiasi langkah progresif tersebut dan mengharapkan daerah lain mencontoh kebijakan serupa untuk melindungi pekerja informal di wilayahnya masing-masing. "Terimakasih kepada Pemdaprov Jabar, menjadi pemprov pertama yang mengalokasikan anggaran dukungan untuk para pelaku seni dan budaya," ujarnya. Baca Juga: Zakat Bisa untuk Iuran BPJS, MUI Tegaskan Jangan Lepas Peran Negara Senada dengan Pratikno, Menteri Kebudayaan Fadli Zon juga memberikan apresiasi tinggi terhadap program ini. Ia berharap cakupan penerima manfaat bisa diperluas, khususnya bagi pelaku seni dan budaya yang selama ini kesulitan mengakses jaminan ketenagakerjaan. Menurutnya, perlindungan pekerja informal harus menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, daerah, hingga sektor swasta. "Kami sangat mengapresiasi program ini. Ini menjadi tanggungjawab semua pihak," kata Fadli.