Ini Urgensi Ratifikasi ILO C188

VOICEINDONESIA.CO, Batam - Anggota Komisi I DPR RI, Yulius Setiarto, menekankan bahwa percepatan ratifikasi Konvensi ILO C188 merupakan langkah krusial untuk memperkuat perlindungan Awak Kapal Perikanan (AKP) sekaligus menjaga martabat Indonesia di mata dunia.

Yulius menegaskan bahwa ratifikasi ini bukan sekadar urusan administratif, melainkan investasi kedaulatan jangka panjang.

Menurutnya, pemerintah telah memberikan sinyal positif untuk menyelesaikan proses ini pada tahun 2026 mendatang.

"Satu, kita sudah pegang bahwa sudah ada janji. Bahwa di 2026, Konvensi 188 ini akan diratifikasi," ujar Yulius dalam Seminar Migran Internasional 2025 yang digelar di Batam, Sabtu (21/12/2025).

Dalam paparannya, Yulius menginstruksikan perlunya pembagian peran yang jelas antara pemerintah dan masyarakat sipil untuk mengawal alur formal ratifikasi.

Ia menjelaskan bahwa proses yang dimulai dari penyusunan policy paper hingga pembahasan di DPR harus didorong dengan advokasi yang kuat.

"Maka saya kira yang paling penting sekarang ini mengidentifikasi siapa melakukan apa, gitu. Itu yang paling penting," tegasnya.

“Tapi saya kira alur formal-formal ini yang mesti didorong dengan advokasi, kalau menurut saya. Dengan gerakan-gerakan yang mesti kita lakukan bersama,” tambahnya.

Lebih lanjut, Yulius mengajak semua pihak untuk tidak melihat isu pekerja migran secara sektoral.

Ia mengusulkan agar bingkai isu ini ditarik ke ranah yang lebih luas, yakni kedaulatan negara dan pertahanan, agar mendapatkan perhatian nasional yang lebih tajam.

Menurutnya, tanpa ratifikasi, negara seringkali kesulitan hadir secara maksimal untuk menuntut keadilan bagi pekerja di kapal asing.

"Perlindungan terhadap AKP yang nanti akan tercermin dalam ratifikasi, konvensi 188 ini, ini adalah cerminan kedaulatan dan martabat bangsa. Ini yang saya kira perlu digaris bawahi. Jadi gerakan kita adalah untuk meningkatkan kedaulatan dan martabat bangsa ini,” pungkasnya.

Ia juga menyentil kesadaran publik mengenai realitas di balik industri perikanan global.

"Maka pertanyaan Romo Yance di awal itu kan, siapa yang makan ikan atau seafood? Nah di belakangnya ternyata masih ada proses kerja paksa, masih ada anak-anak yang terpaksa bekerja, dan lain sebagainya yang tidak kita sadari. Padahal ketika makan seafood kita bayar mahal, misalnya,” kata anggota DPR Komisi I itu.

Menutup sesinya, mantan relawan Jesuit Refugee Service (JRS) ini memberikan motivasi kepada para relawan kemanusiaan di Stella Maris.

Ia berharap kolaborasi lintas sektor yang ia sebut sebagai "orkestrasi" dapat menjadi tindak lanjut nyata dari seminar ini melalui diskusi-diskusi terfokus untuk mempertajam proses menuju ratifikasi.

"Jadi untuk teman-teman relawan, saya kira bersyukur bisa membantu Romo Yance menjadi relawan di Stella Maris. Siapa tahu suatu saat ada yang jadi anggota DPR juga,” pungkasnya. (af/ri)