Investor Asing Kabur, DPR Kritik Arah Kebijakan Industri Nasional

VOICEINDONESIA.CO, Surabaya - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus menilai Indonesia telah gagal membangun industrialisasi yang kuat dan berkelanjutan. Hal ini tercermin dari rendahnya minat investor global untuk menanamkan modal di Tanah Air.

Deddy mengungkapkan pengalamannya bertemu sejumlah fund manager internasional saat terjadi gejolak ekonomi di Hong Kong.

Menurutnya, terdapat peluang dana investasi ratusan triliun rupiah yang siap dialihkan ke negara lain, termasuk Indonesia, namun akhirnya tidak terealisasi.

“Ada uang ratusan triliun dari Hong Kong ditawarkan ke Indonesia, tapi semuanya angkat tangan. No thank you. Kita gagal,” ujar Deddy di Kantor Kadin Jawa Timur, Surabaya, dikutip dari laman DPR, Senin (22/12/2025).

Ia menyebut kondisi tersebut menunjukkan deindustrialisasi yang terjadi secara masif di Indonesia, di mana kebijakan negara dinilai lebih berorientasi pada industri ekstraktif yang minim dampak jangka panjang bagi perekonomian nasional.

Dalam konteks revisi UU Kadin, politisi PDI Perjuangan itu menekankan perlunya refleksi mendalam mengenai arah, visi, dan peran Kadin ke depan.

Ia mempertanyakan apakah Kadin hanya akan berfungsi sebagai penyedia akses dan lapangan kerja, atau benar-benar menjadi instrumen strategis pembangunan ekonomi nasional.

“Tanpa swasta, negara pasti timpang. Tapi Kadin ini mau jadi apa? Kalau kita tidak punya imajinasi bersama, sulit membayangkan bagaimana potongan-potongan ini disatukan dalam Undang-Undang Kadin,” katanya.

Deddy juga menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2005 yang menolak uji materi Pasal 4 UU Kadin terkait kedudukannya sebagai wadah tunggal.

Menurutnya, konsep tersebut perlu dikaji ulang dengan belajar dari praktik di berbagai negara.

“Apakah wadah tunggal ini harus dikekalkan selamanya? Apakah bentuknya federasi, konfederasi, atau model lain yang lebih relevan dan bermanfaat bagi masyarakat dan negara?” ujarnya.

Ia turut mengkritik pola pikir sentralistik dalam struktur Kadin, yang dinilai membuat daerah terlalu bergantung pada pusat dan belum sepenuhnya merepresentasikan kepentingan ekonomi sektoral.

Selain itu, Deddy mempertanyakan manfaat konkret dari berbagai perjanjian dagang internasional yang telah ditandatangani pemerintah. Ia menilai hingga kini belum ada perdebatan publik yang serius mengenai keuntungan nyata bagi industri nasional.

“Saya pernah satu periode di Komisi VI DPR, pertanyaan saya selalu sama: gain-nya apa buat kita? Debat ini tidak pernah kita dengar secara serius,” ungkapnya.

Ia juga mengingatkan risiko Indonesia hanya menjadi perantara perdagangan, khususnya bagi produk-produk China, apabila tidak memiliki visi industrialisasi yang jelas.

Di akhir pernyataannya, Deddy menegaskan bahwa Kadin tidak semestinya terlibat dalam politik praktis. Menurutnya, Kadin harus berdiri sebagai mitra sejajar pemerintah agar mampu menjadi pengimbang dan pengoreksi kebijakan.

“Kalau Kadin menjadi bagian dari pemerintah, selesai. Game over. Kadin harus jadi mitra sejajar supaya pemerintah tidak ugal-ugalan. Tapi kalau Kadin berpolitik, Anda tidak akan berani bersuara dan tidak akan jadi champion ekonomi nasional,” tegas Legislator Dapil Kalimantan Utara itu.

Meski demikian, Deddy berharap kesamaan frekuensi mengenai visi, tujuan, bentuk organisasi, dan manfaat Kadin bagi masyarakat menjadi fondasi utama sebelum revisi undang-undang dilanjutkan.

“Kalau Kadin begini-begini saja dan dilegalkan dalam undang-undang, tidak ada gunanya juga untuk rakyat di bawah,” pungkasnya. (af/hi)