Ironi Pendidikan Nasional, 700 Ribu Anak Papua Putus Sekolah

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Kurniasih Mufidayati menilai laporan adanya sekitar 700.000 anak putus sekolah di Tanah Papua sebagai alarm keras atas kegagalan sistemik sektor pendidikan yang selama ini terabaikan.

Ia meminta laporan yang disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian berdasarkan keterangan Bupati Manokwari tersebut segera diverifikasi secara faktual untuk memastikan kesesuaiannya dengan kondisi riil di lapangan.

“Mendengar angka 700.000 anak-anak kita di Papua tidak bersekolah, hati saya sangat teriris. Mereka adalah pemilik masa depan bangsa, namun hak konstitusionalnya terabaikan. Kita harus segera mengecek data yang valid dan melakukan langkah cepat penanganan,” ujar Kurniasih dalam keterangan yang dikutip Parlementaria di Jakarta, Sabtu (20/12/2025).

Menurut Kurniasih, persoalan utama yang menyebabkan tingginya angka anak tidak sekolah di Papua adalah ketidaksinkronan data pendidikan.

Ia merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) dan progres Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang masih menunjukkan disparitas signifikan pada Angka Partisipasi Murni (APM), khususnya antara wilayah perkotaan dan kawasan pegunungan di Papua.

Keterbatasan jaringan internet dan minimnya operator sekolah, kata dia, kerap membuat ribuan anak tidak tercatat dalam sistem pendidikan nasional.

Akibatnya, mereka kehilangan akses terhadap berbagai program bantuan pemerintah, termasuk Kartu Indonesia Pintar (KIP).

“Harus ada validasi fisik di lapangan dengan melibatkan tokoh adat dan gereja. Kita membutuhkan data yang jujur agar intervensi anggaran benar-benar tepat sasaran. Jangan sampai anggaran besar habis untuk urusan administratif, sementara anaknya justru tidak bersekolah,” tegas politisi Fraksi PKS tersebut.

Selain persoalan data, Kurniasih menyoroti tantangan geografis Papua sebagai faktor utama ketimpangan akses pendidikan.

Kondisi wilayah yang sulit dijangkau serta keterbatasan transportasi membuat banyak anak kesulitan mengakses sekolah formal.

Untuk itu, ia mendorong penguatan model sekolah berpola asrama (boarding school)sebagai salah satu solusi yang dinilai relevan dengan kondisi geografis Papua.

Ia juga menekankan pentingnya jaminan keamanan dan kesejahteraan guru yang bertugas di wilayah rawan.

Menurutnya, penurunan angka putus sekolah akan sulit tercapai jika tenaga pendidik masih merasa tidak aman dalam menjalankan tugas.

“Negara tidak boleh absen. Kita memiliki utang sejarah untuk memastikan anak-anak Papua mendapatkan kualitas pendidikan yang setara dengan anak-anak di Pulau Jawa. Pendidikan adalah kunci utama untuk menghadirkan perdamaian dan kesejahteraan yang berkelanjutan di Tanah Papua,” pungkas Kurniasih. (af/hi)