VOICEINDONESIA.CO, Surabaya – Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur resmi menetapkan sekaligus menahan mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur, Nurkholis, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan pungutan liar (pungli) perizinan pertambangan serta pengusahaan air tanah, pada Senin (16/11/2026) malam.
Langkah tegas korps adhyaksa ini dilakukan setelah pria tersebut diduga kuat menikmati aliran dana haram sebesar Rp 687,5 juta dari praktik pungutan liar pengurusan izin.
Asisten Pidana Khusus Kejati Jatim, I Gede Punia Atmaja, membeberkan bahwa tindakan penyalahgunaan wewenang itu berlangsung saat Nurkholis masih menjabat sebagai pucuk pimpinan di instansi tersebut. Periode praktik lancung ini terjadi sejak bulan Januari hingga akhir Agustus 2024 lalu.
"Berdasarkan fakta perkembangan hasil penyidikan, tersangka NK telah menyalahgunakan kewenangannya dengan memerintahkan bawahannya untuk meminta sejumlah uang yang tidak sesuai ketentuan kepada para pemohon izin,” ujar Punia.
Dalam melancarkan aksinya, Nurkholis diketahui menggerakkan dua pejabat di bawahnya yang kini sudah lebih dulu duduk di kursi pesakitan Pengadilan Tipikor Surabaya. Kedua anak buah tersebut yakni almarhum Ony Setiawan yang menjabat sebagai Kepala Bidang Pertambangan serta Ertika Dinawati selaku Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah.
"Tersangka NK telah menikmati uang sebesar Rp 687.500.000,” ungkapnya memaparkan total keuntungan pribadi yang diterima oleh mantan pejabat teras Pemprov Jatim itu.
Lebih lanjut, pihak kejaksaan merinci bahwa aliran dana ratusan juta rupiah tersebut bersumber dari dua pos sektor perizinan yang berbeda. Sebesar Rp 552,5 juta mengalir dari Bidang Pertambangan, sementara Rp 135 juta sisanya berasal dari setoran Bidang Geologi dan Air Tanah.
Meski demikian, tim penyidik memastikan telah berhasil mengamankan aset yang berkaitan erat dengan hasil tindak pidana korupsi tersebut. Barang bukti yang disita dari tangan tersangka mencakup uang tunai senilai Rp 615 juta beserta logam mulia berupa emas batangan seberat 50 gram.
Penetapan status hukum baru ini tertuang secara resmi melalui Surat Penetapan Tersangka Nomor Kep-1620/M.5/Fd.2/11/2026 tertanggal 16 November 2026. Kehadiran Nurkholis menjadikannya sebagai tersangka kelima dalam pusaran rasuah perizinan pertambangan dan air tanah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Sebelumnya, penyidik telah menjerat empat aktor lain dalam perkara serupa, meliputi eks Kadis ESDM periode 2024–2026 Aris Mukiyono, mendiang Ony Setiawan, Ketua Tim Kerja Pengusahaan Air Tanah Hermawan, serta Ertika Dinawati.
Guna kepentingan penyidikan lebih lanjut, Nurkholis langsung dijebloskan ke Cabang Rumah Tahanan Negara Kejati Jatim untuk masa penahanan selama 20 hari ke depan. Masa kurungan sementara ini terhitung mulai 16 November hingga 5 Desember 2026 mendatang.
Atas perbuatan rasuah yang dilakukannya, penyidik menjerat Nurkholis dengan konstruksi pasal berlapis guna mempertanggungjawabkan tindakannya di muka hukum. Tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e serta Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Selain aturan tindak pidana korupsi, jeratan hukum tersebut juga dijunctokan dengan Pasal 20 dan Pasal 606 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 mengenai Penyesuaian Pidana.(joe)























