Mahasiswa Kepung DPRD Jatim Kritik Kebijakan Prabowo

VOICEINDONESIA.CO, Surabaya – Gelombang protes terhadap kebijakan pemerintah kembali menggema di Surabaya, Jawa Timur. Setelah beberapa pekan terakhir diwarnai aksi demonstrasi dari berbagai elemen mahasiswa, kali ini puluhan kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) mendatangi Gedung DPRD Jawa Timur, Jumat (19/6/2026), untuk menyuarakan kritik terhadap sejumlah program dan kebijakan nasional yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat kecil.

Aksi yang berlangsung di depan Gedung DPRD Jawa Timur itu sempat memanas ketika massa membakar ban di tengah jalannya orasi. Pembakaran ban dilakukan sebagai bentuk tekanan agar aspirasi mereka mendapat perhatian dan dapat disampaikan langsung kepada wakil rakyat di tingkat provinsi.

Dalam aksi tersebut, PMII menyoroti sejumlah kebijakan yang belakangan menjadi perdebatan publik. Mulai dari pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pengesahan Undang-Undang Komponen Cadangan (Komcad), hingga kekhawatiran atas isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan melemahnya nilai tukar rupiah.

Koordinator lapangan aksi, Roisatul Muttaqin Alalloh, menegaskan bahwa demonstrasi ini lahir dari keresahan mahasiswa terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai semakin menjauh dari kebutuhan masyarakat bawah.

Menurutnya, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi program unggulan pemerintah masih menyisakan banyak pertanyaan, terutama terkait transparansi penggunaan anggaran dan mekanisme penunjukan pihak-pihak yang terlibat dalam distribusi program tersebut.

PMII menilai pemerintah perlu membuka secara jelas alur penggunaan dana program agar tidak menimbulkan kecurigaan publik.

Selain itu, mereka juga meminta agar pelaksanaan program lebih berpihak kepada masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), yang dinilai masih belum menjadi prioritas utama.

"Jangan sampai program yang mengatasnamakan kepentingan rakyat justru dipersepsikan hanya menguntungkan kelompok tertentu. Transparansi anggaran dan keberpihakan kepada masyarakat di daerah 3T harus menjadi prioritas," ujar Roisatul dalam orasinya.

Selain MBG, mahasiswa juga mengkritisi keberadaan Komponen Cadangan yang dinilai berpotensi membuka ruang keterlibatan unsur militer dalam ranah sipil.

PMII menilai kebijakan tersebut perlu diawasi secara ketat agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi sipil yang selama ini menjadi fondasi reformasi.

Di tengah tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat, PMII juga menyinggung isu kenaikan BBM dan melemahnya rupiah yang dinilai berpotensi semakin membebani kehidupan masyarakat kecil. Mereka menilai pemerintah harus lebih fokus pada upaya menjaga stabilitas ekonomi ketimbang melahirkan kebijakan yang berpotensi menambah tekanan bagi rakyat.

Aksi di DPRD Jawa Timur sengaja dipilih karena mahasiswa menilai lembaga legislatif memiliki fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

PMII berharap DPRD tidak hanya menjadi penonton, tetapi turut mengawal aspirasi masyarakat dan menyampaikannya kepada pemerintah pusat.

Demonstrasi ini menambah panjang daftar gelombang kritik mahasiswa terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang belakangan semakin sering menggema di berbagai daerah. Dari isu ekonomi, transparansi anggaran hingga kebijakan strategis nasional, kampus kembali menunjukkan perannya sebagai salah satu kekuatan pengawas jalannya pemerintahan. (fsm)