Pemda Aceh Keluhkan Akurasi Data Bencana

VOICEINDONESIA.CO, Banda Aceh - Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA mendesak para menteri dan pejabat pusat untuk menyampaikan data yang faktual dan objektif kepada Presiden Prabowo Subianto terkait penanganan bencana banjir dan longsor di Aceh. Desakan ini muncul lantaran kekhawatiran informasi yang sampai ke presiden tidak menggambarkan kondisi riil di lapangan. MTA menilai pentingnya akurasi data agar kebijakan darurat dan pemulihan pascabencana berjalan tepat sasaran. Perhatian besar presiden terhadap musibah ini terlihat jelas. Orang nomor satu di Indonesia itu sudah dua kali turun langsung ke lokasi terdampak, yaitu Aceh Tenggara dan Bireuen. Baca Juga: Pemerintah Dinilai Tidak Transparan Terkait Perusahaan Perusak Hutan Sumatera "Kepada para menteri, cintailah niat baik presiden untuk rakyatnya dengan memberikan informasi utuh dan objektif, agar Aceh cepat pulih," tegas MTA dalam keterangannya, Rabu (11/12/2025). MTA menyinggung pernyataan terkait pemulihan listrik dan komunikasi yang menuai kecaman publik. Pihaknya berharap kejadian serupa tidak terulang, mengingat dampaknya terhadap koordinasi penanganan bencana dan kepercayaan masyarakat. Baca Juga: Terra Drone Ternyata Kunci Pemetaan Ratusan Ribu Hektar Lahan Sawit di Indonesia? Hari ini presiden dijadwalkan kembali ke Aceh untuk meninjau kawasan terparah bencana, terutama Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Aceh Tengah, dan Bener Meriah yang masih terisolasi jalur darat. "Kami melihat kembalinya Presiden kali ini, tidak tertutup kemungkinan beliau mendapatkan informasi lebih objektif tentang kondisi bencana Aceh saat ini," katanya. Dalam beberapa pertemuan dan doorstop media, Gubernur Aceh konsisten menyampaikan harapan agar pintu bantuan internasional dapat dipercepat demi penanganan darurat. Walaupun pemerintah pusat menerapkan kebijakan cluster bertahap, minimal untuk saat ini NGO khusus penanganan kedaruratan bisa masuk. Hal tersebut dibutuhkan sebagai support penanganan yang sedang dilakukan bersama pemerintah daerah, BNPB, Basarnas, TNI, Polri, NGO lokal, dan pihak lainnya, berdasarkan rilis resmi yang diterima.