VOICEINDONESIA.CO, Jember - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemkab Jember menggodok skema Work From Home untuk ASN sebagai respons terhadap ketidakstabilan geopolitik di Timur Tengah. Rencana ini memproyeksikan ASN bekerja dari rumah satu hingga dua hari dalam seminggu untuk menekan konsumsi BBM.
Bupati Jember Muhammad Fawait menjelaskan konflik di Timur Tengah memicu lonjakan harga minyak mentah global yang memberikan tekanan besar pada subsidi BBM pemerintah pusat. Kondisi ini memaksa pemerintah daerah mengambil langkah konkret untuk mengendalikan konsumsi energi agar beban subsidi negara tidak membengkak.
Fawait meyakini skema WFH tidak akan mengganggu pelayanan publik. Pengalaman saat pandemi COVID-19 menjadi modal bahwa sistem kerja jarak jauh dapat berjalan efektif tanpa menurunkan kualitas layanan kepada masyarakat. Langkah ini diproyeksikan mengurangi penggunaan kendaraan dinas dan operasional kantor secara signifikan.
"Kami sedang siapkan skemanya. Mungkin dalam satu minggu ada satu atau dua hari WFH," ujar Fawait dalam keterangan tertulis yang diterima di Jember, Senin (23/3/2026).
Selain menggodok skema WFH, Pemkab Jember memutuskan meniadakan tradisi open house di Pendapa Wahyawibawagraha pada Lebaran tahun ini. Pembatalan acara seremonial ini menjadi bentuk nyata kepekaan pemerintah daerah terhadap dinamika global yang berdampak pada ekonomi nasional.
Meski meniadakan open house formal, Fawait tetap membuka pintu bagi kader dan masyarakat yang ingin bersilaturahmi. Jamuan sederhana di pondok menggantikan perayaan megah di pendapa, sejalan dengan semangat kesederhanaan dan efisiensi energi yang digaungkan pemerintah pusat.
"Dengan pengalaman saat COVID-19 lalu, saya yakin pelayanan publik tetap prima dan tidak akan terganggu," katanya.
Baca Juga : Pemerintah Bakal Terapkan WFH 1 Hari Kerja Demi Hemat Energi
Fawait menegaskan langkah efisiensi ini bukan karena kelangkaan stok BBM di Jember. Ketersediaan energi untuk masyarakat masih dalam kondisi aman. Namun sebagai bagian dari NKRI, pemerintah daerah harus merespons fluktuasi harga minyak akibat ketidakstabilan Timur Tengah dengan kebijakan yang terukur.
"Jika konsumsi tidak dikendalikan, beban subsidi negara akan semakin membengkak," tuturnya. (Sin/Ri)
Pilihan Redaksi : Menteri Mukhtarudin Harus Tegas, Singkirkan Calon Atase Rekanan Mafia!
⚠️ Hati-hati penipuan! Jurnalis VOICEIndonesia.co tidak menerima imbalan dalam bertugas. Laporkan ke Redaksi VOICEIndonesia.co jika Anda menemukan kejadian tersebut. Hotline 0811-809-073 atau email redaksi@voiceindonesia.co.
Imigrasi
