Mulai Krisis Air Bersih, Pemkab Sumenep Tetapkan Status Darurat Kekeringan

VOICEINDONESIA.CO, Sumenep – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Jawa Timur resmi menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan menyusul meluasnya krisis air bersih akibat hantaman musim kemarau.

Langkah hukum ini diambil sebagai payung kebijakan guna memotong jalur birokrasi anggaran pencairan dana darurat, sehingga distribusi bantuan logistik ke kantong-kantong pemukiman warga yang terdampak kekeringan ekstrem dapat dieksekusi secara cepat.

Kebijakan strategis ini tertuang secara formal dalam Keputusan Bupati Sumenep Nomor: 100.3.3.2/185/KEP/013/2026.

Aturan kepala daerah tersebut dinyatakan mulai berlaku efektif selama enam bulan ke depan, dengan opsi perpanjangan atau pencabutan otomatis yang akan disesuaikan secara fleksibel melihat dinamika perubahan cuaca dan debit sumber air di lapangan.

"Penetapan status kekeringan ini juga sebagai langkah awal agar penanganan bisa dilakukan dengan cepat oleh instansi terkait," kata Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, di Sumenep, Sabtu (4/7/2026).

Fauzi memaparkan bahwa jajaran Pemkab Sumenep telah menggelar rapat konsolidasi taktis dan menyinkronkan data pemetaan bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis.

Skema prioritas yang kini tengah dijalankan oleh pemerintah adalah memobilisasi armada truk tangki air bersih secara maraton guna menyuplai kebutuhan domestik harian masyarakat yang sumur-sumur buminya telah mengering.

Guna memastikan bantuan logistik tepat sasaran dan tidak mengalami keterlambatan, orang nomor satu di Pemkab Sumenep ini mengeluarkan instruksi keras kepada seluruh aparatur pemerintah desa agar mengabaikan prosedur administrasi yang berbelit-belit.

Para kepala desa diwajibkan bertindak sebagai garda depan yang aktif memantau radius wilayahnya serta melaporkan sekecil apa pun penyusutan debit air yang mulai mengancam ketahanan pangan di sektor pertanian.

"penetapan status ini, kami juga meminta para kepala desa harus lebih cepat dalam menyampaikan laporan apabila ada desa yang mengalami kekeringan dan warga yang tinggal di desa tersebut kesulitan mendapatkan air bersih," ujar Achmad Fauzi.

Lebih lanjut, bupati menjelaskan bahwa pemberlakuan status siaga darurat ini didasarkan pada kajian ilmiah kalkulasi iklim yang dirilis oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur mengenai kewaspadaan dini menghadapi puncak kemarau.

Prediksi cuaca menunjukkan adanya penurunan curah hujan yang signifikan sehingga memicu percepatan penguapan cadangan air tanah di pulau Madura.

Berdasarkan dokumen lampiran hasil pemetaan terakhir yang dikeluarkan oleh bupati, ancaman krisis lingkungan ini terdeteksi telah mengepung sedikitnya 76 desa yang tersebar di 19 wilayah kecamatan se-Kabupaten Sumenep.

Puluhan desa tersebut kini diklasifikasikan ke dalam empat zona kerawanan ekstrem, mulai dari kategori kering kritis, langka, kering langka terbatas, hingga status tertinggi yakni kering langka kritis yang membutuhkan intervensi pasokan air dari luar secara konstan. (af)