VOICEINDONESIA.CO, Semarang – Polda Jawa Tengah mengungkap 59 perkara penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi serta pertambangan ilegal selama periode 14 Oktober hingga 13 November 2026. Dari pengungkapan tersebut, polisi menetapkan 79 orang sebagai tersangka dengan estimasi nilai penyelamatan potensi kerugian negara mencapai Rp50,07 miliar.
Pengungkapan tersebut disampaikan Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Roy Hardi Siahaan dalam konferensi pers di Mako Ditreskrimsus Polda Jateng, Jumat (13/11/2026). Kegiatan itu turut dihadiri perwakilan Dinas ESDM Jawa Tengah dan Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah.
Dari total 59 perkara, sebanyak 46 kasus merupakan penyalahgunaan BBM bersubsidi dengan 61 tersangka. Polisi menyita 67 kendaraan roda empat dan roda enam serta 63.219 liter BBM jenis solar dan pertalite.
Modus yang digunakan pelaku antara lain membeli BBM bersubsidi berulang kali di sejumlah SPBU untuk ditimbun dan dijual kembali. Pelaku juga memodifikasi tangki kendaraan, menggunakan QR code dan nomor polisi berbeda, hingga memindahkan BBM dari tangki kendaraan ke jeriken dan drum.
Selain itu, polisi menemukan penyalahgunaan surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak.
"Ini sangat meresahkan, kemudian sangat merugikan masyarakat yang seyogianya untuk kepentingan konsumen, dalam hal ini masyarakat, tetapi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan pribadi," ujar Roy.
Selain BBM, Polda Jateng mengungkap enam perkara penyalahgunaan LPG bersubsidi dengan 10 tersangka. Dalam kasus ini, polisi mengamankan 1.163 tabung LPG berbagai ukuran beserta sejumlah kendaraan yang digunakan pelaku.
Para tersangka diketahui memindahkan isi LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram ke tabung nonsubsidi berukuran 5,5 kilogram, 12 kilogram hingga 50 kilogram menggunakan perangkat yang telah dimodifikasi.
LPG hasil pemindahan tersebut kemudian dijual kembali sebagai produk nonsubsidi untuk memperoleh keuntungan dari selisih harga.
Sementara itu, tujuh perkara pertambangan ilegal diungkap dengan delapan tersangka. Pengungkapan dilakukan di wilayah Sukoharjo, Semarang, Jepara, Cilacap, dan Kendal.
Dalam operasi tersebut, polisi menyita 14 dump truck dan 10 alat berat yang digunakan untuk aktivitas penambangan ilegal.
Para pelaku diduga menambang tanah uruk, pasir, batu, dan batu belah tanpa izin yang sah. Polisi juga menemukan aktivitas penambangan yang tetap berlangsung meskipun masa berlaku izin operasi produksi telah berakhir.
Untuk menghindari pengawasan, sejumlah aktivitas penambangan bahkan dilakukan pada malam hari menggunakan alat berat, kemudian dilanjutkan secara manual pada siang hari.
Para tersangka kasus pertambangan ilegal dijerat Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan ancaman pidana maksimal lima tahun penjara dan denda paling banyak Rp100 miliar.
Adapun pelaku penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, dengan ancaman maksimal enam tahun penjara dan denda paling banyak Rp60 miliar.
Kapolda Jateng menegaskan, penindakan tidak hanya menyasar pelaku yang menjalankan praktik penyalahgunaan subsidi di lapangan. Perusahaan yang terbukti menggunakan atau menerima manfaat dari BBM dan LPG bersubsidi hasil penyalahgunaan juga akan diproses secara hukum.
"Kalau nantinya terindikasi dipakai untuk kepentingan industri, jelas kita juga akan proses perusahaan tersebut. Kita akan terus melakukan operasi dan tidak akan berhenti hanya sampai di sini," tegas Roy.
Sementara itu, Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah Gustiar Widodo mengapresiasi pengungkapan yang dilakukan Polda Jateng. Ia mengatakan, Pertamina terus memantau transaksi BBM bersubsidi di SPBU melalui sistem pencatatan berdasarkan nomor polisi kendaraan.
"Yang dilakukan para pelaku ini adalah menggunakan QR code dan nomor polisi yang diganti-ganti. Mereka bisa berpindah dari satu SPBU ke SPBU yang lain," jelas Gustiar.
Pertamina juga mengajak masyarakat melaporkan indikasi penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi melalui saluran pengaduan resmi.
Kapolda Jateng turut mengimbau masyarakat, pelaku usaha, operator SPBU, agen, dan pangkalan LPG agar mematuhi ketentuan penyaluran barang bersubsidi.
"Partisipasi masyarakat menjadi kunci agar penyalahgunaan subsidi pemerintah bisa kita proses dan akhirnya berujung kepada sasaran. Polda Jawa Tengah dan jajaran berkomitmen menindak tegas setiap penyalahgunaan subsidi dan pertambangan ilegal demi menegakkan hukum serta melindungi lingkungan untuk masa depan yang berkelanjutan," pungkas Roy. (an)
