VOICEINDONESIA.CO, Bogor – Sekitar 2.500 warga Kota Bogor yang layak menerima bantuan sosial (bansos) justru tidak terakomodasi. Berdasarkan pemeriksaan langsung di lapangan, mereka memenuhi kriteria, tetapi terganjal data kepemilikan kendaraan dan aset yang tercatat atas nama mereka.
Wali Kota Bogor, Dedie Abdu Rachim menjelaskan, nama sejumlah warga, terutama pekerja atau pembantu rumah tangga, dipakai pengusaha dan pemilik toko untuk kepemilikan kendaraan dan aset. Akibatnya, secara kondisi sosial ekonomi mereka layak dibantu, tetapi terkendala persyaratan administratif.
“Banyak sekali para pengusaha, pemilik toko, pemilik usaha yang menitipkan nama kendaraan atau asetnya itu kepada pembantunya, kepada orang lain. Bogor saja ada kurang lebih 2.500 orang. Padahal secara profil orang ini layak untuk dibantu,” ungkap Dedie.
Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Heryawan, menilai praktik itu harus dihentikan. Warga tersebut masuk desil 1-4 dan sangat layak menerima bantuan, termasuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS.
“Perlu ada ketegasan ini, 2.500 orang yang seharusnya mendapatkan bantuan, masuk desil 1-4. Karena tercatat dia sangat layak untuk mendapat bantuan PBI di antaranya, tetapi dia ternyata punya STNK, punya BPKB, dititipin sama bosnya kelihatannya. Kelakuan seperti ini mesti dihentikan ini, kelakuan orang-orang kaya,” tegas Aher, sapaan akrabnya, dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026).
Dedie juga mengungkapkan hasil pemadanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan data kependudukan. Ditemukan sekitar 24 ribu data warga Kota Bogor yang tidak memiliki atau tidak selaras dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Ketidaksesuaian juga ditemukan pada data penerima PBI BPJS. Dari sekitar 197 ribu penerima di Kota Bogor, 4.500 data dinilai tidak sesuai. Kondisi itu berpotensi memengaruhi ketepatan penyaluran bantuan dan penggunaan anggaran pemerintah.
Aher menegaskan pentingnya pembenahan data sebagai dasar kebijakan dan pelayanan publik. Ketidakakuratan data membuat pelayanan pemerintah meleset dari kelompok yang seharusnya menjadi sasaran.
“Ketepatan pelayanan publik kita seringkali meleset, tidak tepat karena memang data kita tidak akurat,” ujarnya.
