40 Persen Bansos Salah Sasar, Ini Biang Keroknya

VOICEINDONESIA.CO, Pamekasan – Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, untuk meninjau langsung pelaksanaan program prioritas Presiden, yakni Sekolah Rakyat dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Dalam kunjungan tersebut, Mensos menekankan pentingnya akurasi data agar bantuan sosial (bansos) tepat sasaran dan berkeadilan.

Mensos menjelaskan bahwa pemerintah kini tengah melakukan transformasi besar dalam basis data kependudukan, di mana Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) beralih menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Sistem ini mengintegrasikan informasi kesejahteraan penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai fondasi utama penyaluran bantuan.

"Data ini menjadi fondasi utama untuk melaksanakan program prioritas Presiden guna memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan berkeadilan," ujar Mensos Saifullah Yusuf di Aula UIN Madura Minggu (10/5/2026).

Langkah pemutakhiran data ini menjadi krusial menyusul adanya temuan di lapangan yang mengindikasikan ketidaktepatan sasaran bantuan.

Mensos mengungkapkan adanya dugaan sekitar 40 persen penerima bansos saat ini justru berasal dari kalangan yang tergolong mampu, berdasarkan laporan dari para pendamping PKH.

Selain masalah data, Gus Ipul sapaan akrabnya juga memaparkan urgensi program Sekolah Rakyat.

Program ini dirancang khusus untuk memfasilitasi warga miskin agar tetap dapat mengakses pendidikan melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS).

Sekolah Rakyat merupakan integrasi dari program pemberdayaan masyarakat yang sudah ada sebelumnya guna membangun sumber daya manusia menuju kemandirian ekonomi.

Kegiatan bertajuk "Kolaborasi Program Prioritas dalam Rangka Membangun Sumber Daya Manusia Menuju Kemandirian Ekonomi" tersebut dihadiri oleh para pelaksana pekerja sosial, petugas pendamping PKH, serta operator desa setempat. (af)