SPPG Digadang-Gadang Mampu Turunkan Kemiskinan Ekstrem, Ini Alasan Pemerintah

VOICEINDONESIA.CO, Jombang – Pemerintah memproyeksikan ekosistem Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mampu menyerap hingga 1,5 juta tenaga kerja pada periode 2025–2026, sekaligus menjadi instrumen strategis untuk menghapus kemiskinan ekstrem di Indonesia.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM), Nunung Nuryartono, mengatakan program ini dirancang untuk membuka akses kerja produktif bagi masyarakat miskin ekstrem melalui dapur-dapur SPPG yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Kita ingin membuktikan bahwa harapan untuk sejahtera itu masih ada. Kita juga ingin membuktikan bahwa kemiskinan ekstrem dapat dihentikan,” ujar Nunung dalam kegiatan Kick Off Piloting Program Miskin Ekstrem Pasti Kerja di Dapur SPPG Desa Badang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Senin (29/12/2025).

Dengan dukungan lebih dari 25.000 SPPG di berbagai daerah, Kemenko PM menargetkan sedikitnya 10.000 warga miskin ekstrem dapat terserap dalam lapangan kerja produktif melalui program Miskin Ekstrem Pasti Kerja.

Sebagai tahap awal, sebanyak 300 peserta telah mengikuti pelatihan dan akan ditempatkan di tujuh SPPG di Kabupaten Jombang, yakni SPPG Banjaragung, SPPG Diwek Diwek, SPPG Diwek Puton, SPPG Ngoro Badang, SPPG Ngoro Badang 2, SPPG Jombang Tambakrejo 5, serta SPPG Jombang Kepanjen.

Para peserta akan mulai bekerja pada 5 Januari 2026 sebagai petugas SPPG, dengan tugas antara lain pemorsian Makan Bergizi Gratis (MBG), pembersihan ompreng, serta pekerjaan operasional dapur lainnya.

Saat ini, tingkat kemiskinan ekstrem di Kabupaten Jombang tercatat sekitar 0,4 persen atau setara 5.100 orang.

Pemerintah optimistis angka tersebut dapat terus ditekan melalui perluasan SPPG yang membentuk ekosistem ekonomi lokal, melibatkan petani, pedagang, pelaku UMKM, hingga tenaga kerja dapur.

Kemenko PM menyatakan, apabila proyek percontohan ini berjalan efektif, program Miskin Ekstrem Pasti Kerja akan direplikasi di berbagai daerah dengan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, kementerian/lembaga, mitra swasta, dan masyarakat. (af/hi)