VOICEINDONESIA.CO, Surabaya – Ribuan buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jatim, jalan pahlawan Surabaya, Jumat 20 November 2026 siang. Aksi buruh tersebut dilakukan untuk mendesak Pemprov Jatim menaikkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) menjadi Rp3,74 juta.
Pantauan di lokasi, penyampaian aspirasi berjalan dengan kondusif. Kendati aksi unjuk rasa ribuan buruh ini menyebabkan kemacetan lalu lintas di sekitar lokasi.
Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Timur, Jazuli mengatakan, aksi ini dilakukan untuk mendesak Gubernur Jawa Timur segera menetapkan UMP karena besok merupakan batas akhir penetapan. Selain itu, pihaknya menginginkan agar ada kenaikan besaran UMP.
Ia mengatakan, kenaikan UMP tersebut harus dilakukan karena hasil survey Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim nilai kebutuhan hidup layak di Jatim sebesar Rp3,74 juta. "Angka Rp3,7 juta itu adalah angka yang dirilis dari Badan Pusat Statistik Jawa Timur. Kami tidak ingin lagi adanya praktik politik upah murah," kata Jazuli menegaskan.
Ia mengatakan, hasil survey tersebut harus menjadi pedoman bagi Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dalam penetapan UMP. Sebab, selama ini penetapan UMP berdasar dari UMK terendah.
"Jadi memotret Jawa Timur diambil dari satu daerah kabupaten yang paling miskin, paling rendah. Ini tidak dibenarkan oleh BPS. Makanya untuk tahun ini kami mendesak kepada gubernur Jawa timur harus tunduk dan patuh dengan apa yang sudah diputus oleh Badan Pusat Statistik yaitu Rp3,7 juta," ujarnya.
Dengan besaran tersebut, menurutnya dapat memangkas kesenjangan besar antar daerah yang ada selama ini. Sebaliknya, apabila tidak dilakukan kesenjangan sosial akan semakin lebar.
"Maka dengan kenaikan UMP Rp3,7 juta, diharapkan nanti tidak ada lagi di 38 kabupaten/kota itu yang upah minimumnya, UMK-nya, kurang dari 3 juta. Tidak ada lagi," katanya mengakhiri.(joe)























