VOICEINDONESIA.CO, Indramayu – Seorang pekerja migran Indonesia (PMI) asal Indramayu dijanjikan upah Rp25 juta per bulan di Korea Selatan dan diminta membayar biaya penempatan Rp55 juta secara bertahap. Setibanya di Bandara Jeju pada 25 September 2026, ia diamankan petugas imigrasi karena dokumen perjalanannya ilegal.
Wakil Kepala Polres Indramayu Kompol Tahir Muhiddin menyebut dua perempuan ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam kasus ini. Keduanya berinisial S (58) dan SN (37) dengan peran berbeda.
"Tersangka S bertugas merekrut korban sebagai sponsor lapangan, sedangkan tersangka SN merupakan pihak agensi yang mengurus proses pemberangkatan korban ke Korea Selatan," katanya dalam keterangan, Jumat (20/11/2026).
Kasus bermula ketika korban berinisial S (48) mencari kerja di luar negeri pada Agustus 2026. Kedua tersangka menawarkan pekerjaan sebagai buruh pabrik, pekerja perkebunan, atau petugas tata graha dengan kontrak enam bulan yang bisa diperpanjang. Biaya Rp55 juta dibayar bertahap lewat S untuk diteruskan kepada SN.
Tahir menyebut korban menjalani rangkaian proses pemberangkatan.
"Korban selanjutnya menjalani pemeriksaan kesehatan, pembuatan paspor, wawancara, serta pengurusan visa," tegasnya.
Meski menjalani tahapan itu, korban tidak mendapat pembekalan bahasa maupun keterampilan kerja. Pada 23 September 2026 ia dibawa ke Jakarta, sehari kemudian diterbangkan ke Korea Selatan lewat Singapura. Setelah diperiksa sekitar tiga hari di Jeju, korban dipulangkan ke Indonesia pada 28 September 2026.
Penyidik menyiapkan permohonan restitusi lewat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu untuk pemulihan psikologis korban. Hasil penyidikan menunjukkan S memperoleh keuntungan Rp5 juta dan SN Rp10 juta. Keduanya dijerat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.























