
Anggaran Cair, Rekonstruksi Pasca Bencana di Sumatera Harus Dikawal

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Menko PMK Pratikno menekankan hal itu usai memimpin rapat Tim Pengarah Satgas Rehab Rekon Pascabencana di Jakarta.
"Jadi sebagian besar anggaran untuk kementerian/lembaga sudah turun, kemudian ada yang masih berproses. Tetapi yang bagi kami perlu dikawal bukan hanya pencairan anggaran, tetapi juga bagaimana program bisa dilaksanakan secepat-cepatnya di lapangan," kata Pratikno, Kamis (18/6/2026).
Rapat membahas secara rinci progres setiap isu berdasarkan rencana induk yang ditetapkan Tim Pengarah pada Mei 2026 dan sudah disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk memperoleh persetujuan melalui direktif presiden. Selain anggaran pusat, pemerintah daerah juga didorong memaksimalkan pemanfaatan Transfer ke Daerah.
"Dana TKD diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal sehingga pemerintah daerah ikut berkontribusi signifikan dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat," ujar Pratikno.
Aspek akuntabilitas juga menjadi fokus rapat, termasuk penguatan pengawasan dan pelaporan agar tidak terjadi tumpang tindih program maupun kebutuhan penting yang terlewatkan.
"Sinkronisasi dan sinergi inilah yang terus kami dorong dalam penanganan rehab-rekon pascabencana," kata Pratikno.
Pilihan Redaksi
ImigrasiBantah Maladministrasi, Imigrasi Karawang Jelaskan Kasus Ruhyani
⚠️ Hati-hati penipuan! Jurnalis VOICEIndonesia.co tidak menerima imbalan dalam bertugas. Laporkan ke Redaksi VOICEIndonesia.co jika Anda menemukan kejadian tersebut. Hotline 0811-809-073 atau email redaksi@voiceindonesia.co.
Baca Juga
Komentar (0)
Login dulu untuk meninggalkan komentar.
Paling Banyak Dibaca

BNN Jatim Gagalkan Penyelundupan 5,4 Kilogram Sabu dari Malaysia
Daerah

Selat Hormuz Tetap Ditutup Sebelum AS Terima Syarat dari Iran
Internasional

Bansos Bakal Disalurkan Lewat Kopdes
Ekonomi

RI Usul Keterampilan Masa Depan Jadi Salah Satu Fokus Kerja Sama BRICS
Ketenagakerjaan

Bantah Maladministrasi, Imigrasi Karawang Jelaskan Kasus Ruhyani
Imigrasi
Editorial

Darurat TPPO: Kedubes Arab Saudi Harus Ikut Bertanggungjawab
Editorial

Mengawal Hak Asasi Pelaut Kita dan Peran Vital SPPI di Laut Lepas Taiwan
Editorial

Manipulasi Dokumen: Awal Petaka Pekerja Migran Indonesia
Editorial

Kawal Revisi UU PPMI Demi Keselamatan Pekerja Migran
Editorial

Darurat Mafia Paspor, Dirjen Imigrasi Harus Tegas
Editorial
Komentar Terbaru
Belum ada komentar.



