
Bantah Pemborosan APBN, Pemerintah Klaim Hemat Anggaran Rp300 Triliun

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengklaim pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menghemat anggaran hingga Rp300 triliun sebagai jawaban atas tuntutan mahasiswa yang mengkritik pemborosan APBN dalam demonstrasi Jumat (12/6/2026).
Qodari menjelaskan sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo menginstruksikan penghematan terhadap berbagai pos belanja yang tidak mendesak dan tidak esensial. Kebijakan tersebut menghasilkan efisiensi anggaran sekitar Rp300 triliun.
"Mengenai tuntutan pertama terkait pemborosan APBN, yang dilakukan oleh Pak Prabowo justru selama ini adalah menghentikan pemborosan di berbagai sektor," kata Qodari dalam keterangan tertulis, Sabtu (13/6/2026).
Qodari juga menegaskan agenda pemerintah tidak hanya berfokus pada efisiensi belanja tetapi juga menutup berbagai potensi kebocoran penerimaan dan pengelolaan aset negara. Salah satu langkah yang ditempuh adalah pembentukan Danantara sebagai instrumen memperkuat tata kelola aset dan kekayaan negara.
"Jadi kalau soal kebocoran, Bapak Presiden adalah panglima paling depan dalam melawan kebocoran," ujarnya.
Qodari menilai penyampaian aspirasi merupakan bagian yang wajar dalam sistem demokrasi dan pemerintah tetap membuka ruang dialog. Ia justru meminta mahasiswa mendukung Presiden Prabowo dalam pemberantasan kebocoran anggaran.
"Tuntutan dari masyarakat dan mahasiswa tentu sangat wajar sebagai bagian dari proses demokrasi, kita ingin mendengarkan masukan dari berbagai kelompok masyarakat," tegasnya.
Pilihan Redaksi
ImigrasiBantah Maladministrasi, Imigrasi Karawang Jelaskan Kasus Ruhyani
⚠️ Hati-hati penipuan! Jurnalis VOICEIndonesia.co tidak menerima imbalan dalam bertugas. Laporkan ke Redaksi VOICEIndonesia.co jika Anda menemukan kejadian tersebut. Hotline 0811-809-073 atau email redaksi@voiceindonesia.co.
Baca Juga
Komentar (0)
Login dulu untuk meninggalkan komentar.
Paling Banyak Dibaca

BNN Jatim Gagalkan Penyelundupan 5,4 Kilogram Sabu dari Malaysia
Daerah

Selat Hormuz Tetap Ditutup Sebelum AS Terima Syarat dari Iran
Internasional

Bansos Bakal Disalurkan Lewat Kopdes
Ekonomi

RI Usul Keterampilan Masa Depan Jadi Salah Satu Fokus Kerja Sama BRICS
Ketenagakerjaan

Bantah Maladministrasi, Imigrasi Karawang Jelaskan Kasus Ruhyani
Imigrasi
Editorial

Darurat TPPO: Kedubes Arab Saudi Harus Ikut Bertanggungjawab
Editorial

Mengawal Hak Asasi Pelaut Kita dan Peran Vital SPPI di Laut Lepas Taiwan
Editorial

Manipulasi Dokumen: Awal Petaka Pekerja Migran Indonesia
Editorial

Kawal Revisi UU PPMI Demi Keselamatan Pekerja Migran
Editorial

Darurat Mafia Paspor, Dirjen Imigrasi Harus Tegas
Editorial
Komentar Terbaru
Belum ada komentar.



