VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda menyebut prioritas utama dalam penentuan upah minimum 2027 adalah mengurangi kesenjangan upah minimum provinsi (UMP) dengan kebutuhan hidup layak (KHL).
Menurut Nailul, setiap kebijakan penentuan upah punya sisi positif dan negatif. Namun, ia menilai kebijakan itu tetap harus dilihat berdasarkan prioritas. Kesenjangan UMP dengan KHL, katanya, terjadi di sebagian besar daerah Indonesia. Ia mencontohkan daerah Yogyakarta untuk menggambarkan kondisi itu.
"Jogja misalkan UMP-nya mini, KHL-nya maxi. Jadi masyarakatnya tidak ada penghidupan yang layak," kata Nailul kepada VOICEINDONESIA.CO, Senin (9/11/2026).
Ia menilai masyarakat di daerah seperti itu seharusnya mendapat UMP lebih tinggi. Pertumbuhan UMP di sana, menurutnya, harus dua kali lebih tinggi dibandingkan daerah lain.
"Tujuannya mengejar KHL yang semakin naik," ujarnya.
Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menunjukkan KHL Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebesar Rp4,6 juta per bulan. Sementara itu, UMP DIY 2026 tercatat Rp2,4 juta. Pemerintah Provinsi DIY menetapkan UMP 2026 sebesar Rp2.417.495, naik 6,78 persen dari tahun sebelumnya.
Kesenjangan serupa terjadi di Bali. KHL provinsi itu Rp5,3 juta, sedangkan UMP 2026 hanya Rp3,2 juta. Selisih KHL dan UMP di DIY maupun Bali sama-sama melebihi Rp2 juta. DKI Jakarta mencatat KHL tertinggi, yakni Rp5,89 juta per bulan.
Di Yogyakarta, Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIY menggelar survei KHL sendiri. Hasilnya menunjukkan warga membutuhkan penghasilan minimal Rp3,6 juta per bulan untuk hidup layak. Dalam aksi di Tugu Jogja pada Oktober 2025, MPBI DIY menuntut kenaikan UMP 2026 hingga 60 persen atau sekitar Rp3,7 juta. Organisasi itu juga menolak formula dalam PP Nomor 51 Tahun 2023.
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Bantul meminta upah minimum kabupaten (UMK) 2026 disesuaikan dengan KHL. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sleman menghitung biaya hidup layak sekitar Rp3 juta hingga Rp4 juta.
Secara nasional, Kemnaker mengakui rata-rata UMP 2026 yang naik 5,91 persen masih di bawah rata-rata KHL. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli juga mengakui adanya kesenjangan antara UMP dan KHL di berbagai wilayah. Ia menerima masukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar pemerintah menyusun peta jalan penyelesaian kesenjangan itu.
