VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) menegaskan akan bersinergi dengan pemerintah tanpa meninggalkan fungsi kritis dalam mengawal kebijakan publik. Sikap itu disampaikan saat KAHMI menggandeng Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) memperluas kesempatan kerja luar negeri yang prosedural.
Presidium KAHMI Zulfikar Arse Sadikin menyebut semangat organisasinya adalah bersinergi secara konstruktif, membantu menyelesaikan masalah bangsa, dan menyukseskan program pemerintah tanpa kehilangan sikap kritis.
"Semangat KAHMI adalah bersinergi secara konstruktif, ikut membantu menyelesaikan masalah bangsa sekaligus menyukseskan program pemerintahan yang ada, tanpa meninggalkan sikap kritis," katanya.
KP2MI dan Majelis Nasional KAHMI meneken Nota Kesepahaman (MoU) di Kantor KP2MI, Jakarta, Senin (9/11/2026). Hadir Presidium KAHMI Zulfikar Arse Sadikin dan Sutomo, serta Sekretaris Jenderal KAHMI Syamsul Qomar. Kerja sama ini menindaklanjuti audiensi kedua pihak pada (19/10/2026).
Zulfikar menyampaikan apresiasi atas kepercayaan KP2MI kepada KAHMI untuk ikut mengatasi persoalan ketenagakerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia menyebut KAHMI memiliki sumber daya manusia (SDM) dan jaringan organisasi yang dapat dioptimalkan.
"Kami memiliki banyak sumber daya yang bisa digunakan. Karena dipercaya untuk ikut berperan, kami siap melaksanakan apa yang nantinya menjadi ruang lingkup dalam MoU ini," katanya.
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin menyebut kerja sama itu langkah strategis memperkuat sinergi kelembagaan, terutama kualitas pelindungan dan kapasitas SDM calon pekerja migran.
"Ini bagian dari sinergi kita untuk memperkuat sisi pelindungan pekerja migran Indonesia. Kita ingin membangun ekosistem pelindungan yang holistik, dari hulu sampai ke hilir," ujarnya.
Mukhtarudin menjelaskan pembentukan KP2MI sebagai kementerian tersendiri merupakan bentuk keseriusan Presiden Prabowo Subianto memperkuat tata kelola pelindungan pekerja migran.
"Transformasi kelembagaan dari BNP2TKI, BP2MI hingga menjadi KP2MI menunjukkan semakin kuatnya perhatian negara terhadap tata kelola penempatan dan pelindungan Pekerja Migran," tuturnya.
Mukhtarudin menegaskan ada dua arahan utama Presiden kepada KP2MI. Pertama, meningkatkan kualitas pelindungan pekerja migran pada semua tahapan, sebelum bekerja, selama bekerja, hingga kembali ke Tanah Air. Kedua, meningkatkan kompetensi pekerja migran agar bertransformasi dari tenaga kerja berketerampilan rendah (low skill) menjadi menengah dan tinggi (medium-high skill).
"Orientasi kita sekarang adalah bagaimana meningkatkan kualitas pekerja migran. Kita ingin lebih banyak pekerja migran Indonesia masuk ke sektor formal dengan kompetensi yang sesuai kebutuhan pasar kerja global," katanya.
Pemerintah terus memperkuat peningkatan kapasitas SDM lewat skema penempatan Government to Government (G to G), Private to Private (P to P), maupun perseorangan sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Salah satu program prioritasnya adalah SMK Go Global, program direktif Presiden Prabowo. Pemerintah menargetkan menyiapkan 500.000 pekerja migran berketerampilan dan berkompetensi global pada 2026-2029. Pelatihannya dirancang selaras dengan kebutuhan pasar kerja internasional, sehingga peserta dibekali kompetensi yang relevan dengan kebutuhan pemberi kerja di negara tujuan.
Ruang lingkup MoU mencakup lima hal:
Pendayagunaan SDM pekerja migran lewat pemetaan potensi tenaga kerja dan penjaringan calon pekerja migran memanfaatkan jaringan KAHMI di daerah dan perguruan tinggi.
Peningkatan kapasitas lewat fasilitasi pelatihan vokasi dan keterampilan yang mengacu pada standar kompetensi dan kebutuhan negara penempatan.
Pemberdayaan sosial dan ekonomi pekerja migran beserta keluarganya, termasuk pendampingan kewirausahaan, edukasi pengelolaan keuangan, dan pembinaan awal reintegrasi sosial bagi purna pekerja migran.
Sosialisasi peluang kerja luar negeri dan migrasi aman, termasuk edukasi pencegahan penempatan ilegal dan informasi resmi prosedur bekerja di luar negeri.
Pendampingan dan pelindungan hukum lewat jaringan praktisi dan tenaga ahli hukum KAHMI.
KP2MI akan menyediakan informasi lowongan kerja resmi, standar kompetensi, data acuan, serta mengoordinasikan fasilitasi pelindungan dan advokasi. KAHMI mengoptimalkan jaringan organisasi, perguruan tinggi, lembaga pelatihan, praktisi hukum, dan jejaring pemberdayaan ekonomi.
Kedua pihak selanjutnya menyusun Perjanjian Kerja Sama (PKS) teknis antarunit terkait dan berkoordinasi berkala untuk menyinkronkan program, rencana aksi, pemanfaatan jejaring, dan agenda sosialisasi bersama. Mukhtarudin berharap kolaborasi tidak berhenti di penandatanganan MoU, tetapi berwujud program konkret yang bermanfaat langsung bagi calon pekerja migran dan keluarga mereka.
"Jadi, apa yang dilatih itu harus sesuai dengan kebutuhan kompetensi global, baik berdasarkan job order maupun tren penempatan pekerja migran kita," pungkasnya.
