Dana Desa 2026 Dinilai Kian Sentralistik, Ini Alasannya

VOICEINDONESIA.CO, Banten – Anggota Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Habib Ali Alwi menilai kebijakan Dana Desa Tahun 2026 semakin bersifat sentralistik. Senator asal Provinsi Banten itu menyampaikan banyak kepala desa di berbagai daerah tertinggal, termasuk di Banten, mengeluhkan semakin terbatasnya ruang desa dalam menentukan penggunaan anggaran sesuai kebutuhan lokal. “Sekarang semua anggaran sudah dipatok dan yang mematok adalah pusat. Namun apakah itu sesuai dengan kebutuhan desa? Nyatanya belum,” tegas Habib dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2026 di Kabupaten Lebak, Banten, Kamis (12/02/2026). Ia mengungkapkan, total anggaran Dana Desa Tahun 2026 diperkirakan sekitar Rp60 triliun, turun dari Rp71 triliun pada 2025. Selain itu, Dana Desa kini dibagi menjadi Dana Desa Reguler dan Dana Desa KDMP (Koperasi Desa Merah Putih). “Dana yang seharusnya masuk penuh ke reguler kini dialihkan untuk KDMP sebesar 40 persen. Rata-rata setiap desa dianggarkan sekitar Rp900 juta hingga Rp1 miliar. Dana Desa Reguler disalurkan ke sekitar 75.000 desa, sementara sisanya untuk pembangunan KDMP,” jelasnya. Ia juga menyoroti kebijakan yang menjadikan pembangunan KDMP sebagai syarat pencairan Dana Desa. “Yang jadi persoalan, Dana Desa ini tidak akan cair kalau KDMP tidak dibangun. Kita harus jelas, koperasi ini arahnya ke mana, karena setiap desa pasti berbeda kebutuhannya. Di Lebak misalnya, jalan rusak masih menjadi perhatian utama,” ujarnya.