Kebijakan Rayonisasi Harga Beras Picu Ketidakadilan

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menyoroti kebijakan pemerintah yang menetapkan harga beras berdasarkan sistem rayonisasi wilayah. Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan bertentangan dengan amanat konstitusi yang menjamin ketersediaan pangan secara merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Firman menilai, penerapan harga beras yang berbeda antarwilayah meski dengan kualitas yang sama menunjukkan adanya diskriminasi harga terhadap kebutuhan pokok masyarakat. Ia menegaskan, hal itu tidak sejalan dengan prinsip keadilan sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. “Kebijakan rayonisasi harga beras ini tidak adil. Masyarakat di wilayah berbeda membeli beras dengan kualitas sama tetapi harga berbeda. Ini bertentangan dengan semangat konstitusi bahwa pangan harus tersedia oleh negara tanpa diskriminasi harga,” ujar Firman di Jakarta, Senin (3/11/2025). Politisi Fraksi Partai Golkar itu juga mempertanyakan konsistensi pemerintah dalam mengatur kebijakan subsidi dan harga komoditas strategis. Menurutnya, jika harga BBM, solar, maupun pupuk dapat disubsidi secara merata di seluruh Indonesia, maka tidak ada alasan bagi pemerintah untuk membiarkan harga beras, yang merupakan kebutuhan dasar rakyat, berbeda-beda antar daerah. Politisi Fraksi Partai Golkar itu juga mempertanyakan konsistensi pemerintah dalam mengatur kebijakan subsidi dan harga komoditas strategis. Menurut Firman, jika harga BBM, solar, maupun pupuk bisa disubsidi secara merata di seluruh wilayah Indonesia tanpa perbedaan harga, maka tidak ada alasan bagi pemerintah untuk membiarkan harga beras, yang notabene merupakan kebutuhan dasar rakyat, berbeda-beda antar daerah. “Kalau bensin, solar, dan pupuk bisa disubsidi dan harganya sama di seluruh Indonesia, mengapa beras yang merupakan kebutuhan pokok justru tidak mendapat perlakuan yang sama? Di sinilah letak ketidakadilan kebijakan yang harus dievaluasi pemerintah,” tegasnya. Firman mengingatkan bahwa pangan adalah komponen strategis yang berkaitan langsung dengan stabilitas sosial dan politik nasional. Kenaikan harga beras, apalagi akibat kebijakan diskriminatif, dapat memicu ketegangan ekonomi hingga krisis multidimensi yang berdampak pada stabilitas pemerintahan. “Harga beras itu sangat sensitif. Kalau naik, efeknya bisa berantai. Persoalan ini bukan sekadar isu ekonomi, tapi bisa menjadi permasalahan sosial bahkan politik. Karena itu, kebijakan harga pangan harus adil dan berpihak kepada rakyat,” ujarnya menegaskan. Lebih jauh, Firman mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas kebijakan rayonisasi harga beras. Ia menilai bahwa pendekatan tersebut tidak hanya gagal memenuhi rasa keadilan, tetapi juga berpotensi memperlebar kesenjangan antarwilayah. “Lalu pertanyaannya sekarang, apakah sistem ini benar-benar efektif dan tepat dalam menjaga stabilitas harga pangan. Jika hasilnya justru membuat rakyat di satu daerah membeli beras lebih mahal dari daerah lain, maka jelas kebijakan ini tidak memenuhi prinsip keadilan yang dijamin konstitusi,” imbuhnya. Firman Soebagyo menegaskan, negara memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menjamin ketersediaan pangan dengan harga yang wajar dan merata. Pemerintah, katanya, perlu mengembalikan orientasi kebijakan pangan kepada prinsip kesejahteraan rakyat, bukan sekadar efisiensi pasar. “Keadilan pangan adalah fondasi kedaulatan bangsa. Jangan sampai beras, yang menjadi kebutuhan hidup sehari-hari rakyat, justru menjadi simbol ketimpangan kebijakan negara,” pungkasnya.