Kejati Jatim Ungkap Skandal Penyelewengan KUR di Jember

VOICEINDONESIA.CO, Surabaya – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur mengungkap dugaan tindak pidana korupsi dalam penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) mikro pada PT BNI Cabang Jember. Modus kejahatan yang berlangsung sepanjang tahun 2021 - 2023 itu diperkirakan telah merugikan keuangan negara mencapai Rp41,48 miliar.

Dalam kasus ini, kejaksaan menetapkan tiga tersangka yang terdiri dari MFH selaku mantan Pimpinan Cabang BNI Jember, AM sebagai agen penagihan dari CV Jawara Tani, dan IIS selaku agen penagihan dari CV Idris Afnan Jaya. Ketiganya saat ini sudah ditahan di Rutan Kelas I Surabaya pada Kejati Jatim.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, I Gede Punia mengatakan, dalam kasus ini bermula dari penyaluran KUR mikro. MFH selaku pimpinan bank saat itu menunjuk AM dan IIS dari pihak ketiga untuk merekomendasikan petani penerima modal serta mengkoordinir berkas debitur.

Alih-alih menyasar petani yang membutuhkan modal berkelanjutan, para tersangka justru menjalankan praktek culas. Memanfaatkan jabatannya, tersangka MFH menyalahgunakan kewenangannya dan menerima aliran dana sebesar Rp105.000.000 dari tersangka AM dan IIS.

Makin parah lagi, calon debitur yang direkomendasikan oleh tersangka AM dan IIS sebagai pihak ketiga seluruhnya fiktif. "Karena debitur tersebut bukan petani dan tidak mempunyai usaha produktif yang layak sebagaimana yang dipersyaratkan untuk sebagai penerima KUR," kata Gede.

Dalam prakteknya, tersangka AM dan IIS memerintahkan anggotanya untuk meminjam identitas warga berupa KTP, KK hingga Akta Nikah. Agar mau, warga dijanjikan akan diberi imbalan berupa uang tunai Rp200 ribu - Rp250 ribu per orang.

Setelah peminjaman identitas calon debitur tersebut, selanjutnya digunakan untuk pengajuan kredit mikro kepada PT BNI. "Dengan sepengetahuan Pimcab BNI Jember yaitu tersangka MFH, kemudian dilakukanlah pencairan untuk menutupi KUR di tahun 2020 yang menunggak. Ini dilakukan agar menjaga performanya tetap menjadi baik di perbankan," ujarnya.

Dalam kasus ini, Gede menjelaskan, ada proses verifikasi dokumen yang sengaja dilewati. Tersangka MFH bahkan memberi tekanan kepada account officer untuk memproses tanpa mempedulikan aturan yang berlaku.

"Selanjutnya kredit ini dilakukan pencairan dan kemudian buku tabungannya, ATM-nya dipegang oleh collection agent, kemudian PIN-nya dibuat sama, dan kemudian semua uang ditarik, dikumpulin semua ditarik di dua orang collection agent tadi," ujarnya, Rabu 8 Juli Malam.

Dari praktek tersebut, kerugian negara berdasar penghitungan BPKP yang dikakukan kedua pelaku tersebut mencapai Rp12,59 miliar. Jika ditotal sejak 2021 - 2023 kerugian negara mencapai Rp41,48 miliar.(joe)