VOICEINDONESIA.CO, Jakarta - Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) menggandeng Kementerian Koperasi untuk membentuk koperasi pekerja migran sebagai instrumen keberlanjutan kerja bagi para purna migran. Sinergi antarkementerian ini menjadi strategi penting untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja migran pasca penempatan.
Menteri P2MI Mukhtarudin menekankan pentingnya sinergitas dengan Kemenkop dalam mendorong terbentuknya koperasi pekerja migran. Kedua kementerian sebelumnya telah menandatangani nota kesepahaman dan kini akan ditingkatkan melalui Perjanjian Kerja Sama yang lebih operasional di Jakarta, pada Jumat (31/10/2025).
"Tingkatan berikutnya adalah PKS agar lebih konkret di lapangan," tutur Mukhtarudin.
Baca Juga:
Migrant Care Dorong Isu PMI Masuk dalam Perencanaan Pembangunan di Indramayu
Salah satu fokus utama dari pemerintahan Prabowo adalah program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang ditargetkan mencapai 81 ribu unit di seluruh Indonesia. Program tersebut akan terintegrasi dengan 23 BP3MI yang akan menjadi pusat pelatihan dan pendampingan para pekerja migran di daerah.
Mukhtarudin juga menyampaikan bahwa MoU dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk program Desa Migran Emas saat ini menunggu payung hukum. KP2MI juga fokus pada pemberdayaan purna migran melalui literasi keuangan bagi keluarga di tanah air agar tidak terjerumus dalam pengelolaan keuangan yang buruk.
Baca Juga:
Diming-Iming Gaji Tinggi, 4 PMI Hampir Jadi Korban Penyalur Ilegal ke Kamboja
Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyoroti fenomena umum di kalangan purna migran yang kehilangan arah setelah pulang ke tanah air. Mereka yang sebelumnya bekerja dengan gaji tinggi di luar negeri, justru kembali ke kondisi ekonomi yang sama atau bahkan lebih buruk.
"Biasanya, setelah pulang dari negara penempatan, mereka kembali ke daerah masing-masing dan 'turun pangkat' lagi. Uangnya tidak tahu mau dikemanakan," ungkap Ferry.
Ferry melihat Koperasi Pekerja Migran sebagai solusi strategis untuk mengatasi masalah tersebut. Uang hasil kerja keras di luar negeri justru bisa dikembangkan agar bermanfaat jangka panjang melalui koperasi, sehingga para purna migran tidak kembali ke titik nol.
Ferry juga menekankan peran Kopdes Merah Putih sebagai instrumen edukasi dan pemberdayaan di daerah. Para pekerja migran purna memiliki kelebihan berupa kemampuan bahasa, pengalaman, dan bisa menjadi akselerator kemajuan pasca-penempatan.
"Harapan ke depan, pekerja migran purna menjadi anggota koperasi," papar Ferry.
Sinergi ini juga mendukung program prioritas pemerintah seperti Sekolah Rakyat dan Makan Bergizi Gratis yang akan diintegrasikan dalam ekosistem koperasi desa. Program ini ditujukan untuk mendukung ketahanan pangan dan pendidikan keluarga migran agar tidak hanya pulang dengan uang, tetapi juga dengan modal usaha dan keterampilan berkelanjutan.