Menkeu: Policy Maker dan Perbankan Harus Harmonis

VOICEINDONESIA,JAKARTA - Hubungan antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan perbankan harus terus dijaga agar seluruh pihak terus memainkan perannya masing-masing dalam menjaga pemulihan ekonomi nasional. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam acara BNI Business Meeting pada Sabtu (29/01) di Jakarta.

“Indonesia adalah sedikit negara yang sudah bisa kembali pada pre-covid level, dan ini berarti adalah salah satu bentuk nyata dari pemulihan ekonomi kita yang relatif cepat dan baik,” terang Menkeu.

APBN sebagai fiscal tools merupakan instrumen utama dan terdepan untuk menangani Covid baik dari aspek kesehatan, maupun dari sisi dampak sosial dan ekonominya. Pada tahun 2020 dan 2021 lalu, APBN melakukan peningkatan belanja negara untuk membiayai perawatan pasien Covid sekaligus menjaga perekonomian agar tidak terkontraksi lebih dalam.

“Begitu ekonomi sudah tumbuh dan aman, semua investor mulai bergerak, konsumen bergerak, bank mulai bergerak, kita (Pemerintah) sekarang mundur menjadi yang di belakang sambil saya menyehatkan APBN lagi. That is exactly the design of policy. Dan oleh karena itu hubungan antara policy maker dengan industri dan sektor keuangan harus terus dijaga harmonis,” kata Menkeu.

Dengan kondisi pandemi yang masih penuh ketidakpastian, Menkeu menekankan bahwa pemerintah tetap optimis namun juga tetap waspada. Menurutnya dua hal itu memiliki keterkaitan yang tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lainnya. Selain itu, Menkeu juga menyebut bahwa Pemerintah juga akan fleksibel namun tetap fokus dalam mengelola APBN sehingga laju pemulihan ekonomi nasional tetap selaras dan stabil. (*)