Pemerintah Batalkan Program Tambahan Kementerian/Lembaga Demi Efisiensi Anggaran

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta - Pemerintah menunda sejumlah program tambahan kementerian dan lembaga untuk menjaga stabilitas fiskal di tengah tekanan harga minyak dunia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan langkah penghematan ini sudah dikoordinasikan dengan kementerian teknis setelah arahan Sidang Kabinet Paripurna. Airlangga menyampaikan perkembangan ini usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/3/2026). Ia menyebutkan langkah penghematan di berbagai instansi pemerintah diperlukan untuk mempertahankan defisit APBN tetap di bawah 3 persen. Langkah efisiensi ini tidak merinci secara detail kementerian mana yang akan terdampak. Namun Airlangga memastikan satu program yang tidak akan tersentuh pemangkasan adalah Makan Bergizi Gratis yang menjadi prioritas pemerintah. "Defisit 3 persen bisa dijaga," kata Airlangga dalam pernyataan pers. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya mengungkapkan sedang menyiapkan skenario pemotongan anggaran untuk mengantisipasi tekanan harga minyak dunia akibat konflik Iran, Amerika Serikat dan Israel. Fokus pemangkasan terutama pada Anggaran Biaya Tambahan yang dinilai membuat belanja negara menggelembung. Purbaya menjelaskan Kementerian Keuangan akan menentukan langsung persentase pemotongan untuk masing-masing instansi. Persiapan ini membutuhkan waktu sekitar seminggu untuk mengidentifikasi pos-pos belanja yang bisa dikurangi tanpa mengganggu program prioritas. "Sesuai dengan arahan pada saat Sidang Kabinet Paripurna," ujarnya.

Baca Juga : Hadapi Tekanan Global, Pemerintah Perketat Anggaran Kementerian Bendahara negara menegaskan pemangkasan kali ini tidak memerlukan Instruksi Presiden seperti efisiensi belanja awal 2025 yang diatur dalam Inpres 1 Tahun 2025. Kementerian Keuangan akan langsung menetapkan besaran pemotongan untuk kemudian disesuaikan oleh masing-masing kementerian dan lembaga. Menkeu sebelumnya menyatakan jika harga BBM terus merangkak naik, opsi pertama adalah melakukan penghematan belanja. Program-program tambahan akan ditunda pelaksanaannya sampai kondisi memungkinkan, sementara fokus saat ini tertuju pada optimalisasi anggaran yang sudah dialokaskan. "Dan dengan efisiensi berbagai K/L itu," katanya. Airlangga menegaskan kebijakan penghematan ini merupakan langkah antisipatif menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Pemerintah terus memantau perkembangan harga komoditas energi dunia yang berpotensi membebani APBN jika tidak segera diantisipasi. (Sin/Ri) Pilihan Redaksi : Menakar Urgensi Transformasi Total KemenP2MI demi Perlindungan Paripurna

Baca Berita Lainnya di Google News