Pertumbuhan Ekonomi Mandeg, Menkeu : Penerapan Kebijakan Belum Maksimal

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (9/9/2025). Rapat tersebut membahas langkah percepatan program pemerintah guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen mempercepat pelaksanaan program pembangunan yang telah disusun. Ia menilai kebijakan yang ada saat ini perlu dioptimalkan agar manfaatnya lebih cepat dirasakan masyarakat. “Kebijakan-kebijakan yang ada sekarang itu kelihatannya belum terlalu lancar diselenggarakan. Dan tadi rapat menentukan atau memutuskan untuk mempercepat semuanya. Itu dulu yang pertama. Jadi harusnya ekonomi akan tumbuh lebih cepat,” ujarnya. Baca Juga: Prabowo Sebut BRICS Pilar Penting Dalam Stabilitas Geopolitik Internasional Ia menambahkan pemerintah tetap berkomitmen menjaga defisit fiskal sesuai ketentuan undang-undang, yakni maksimal di level 3 persen. “Kita akan mengikuti undang-undang yang ada. Itu kan bukan keputusan saya. Keputusan pemerintah secara keseluruhan. Kita ikuti undang-undang yang ada,” jelasnya. Baca Juga: Istana Bantah Reshuffle Kabinet Prabowo Singkirkan Orang Jokowi Purbaya juga menepis anggapan bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) otomatis memicu inflasi. Menurutnya, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada di kisaran 6,5 hingga 6,7 persen. “Jadi nggak otomatis defisit APBN menyebabkan inflasi atau belanja menyebabkan inflasi. Tidak otomatis. Jadi kita lihat sisi-sisi yang lain, kapasitas ekonominya untuk menciptakan pertumbuhan seperti apa,” katanya. Terkait stimulus tambahan, ia menyebut pemerintah sedang menyiapkan percepatan implementasi program yang ada agar mampu membuka lebih banyak lapangan kerja. “Kuncinya di situ. Berapa cepat kita bisa memulihkan ekonomi sehingga lapangan kerja ada banyak. Itu yang kita kejar nanti ke depan,” tegasnya.

Selain itu, ia menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter. Ia menyampaikan bahwa pemerintah telah berdiskusi dengan Bank Indonesia agar kebijakan yang ditempuh tidak mengganggu likuiditas sistem perbankan.

“Kita sudah membicarakan dengan Bank Indonesia, supaya langkah fiskal dan moneter bisa saling mendukung tanpa mengganggu stabilitas perbankan,” pungkasnya.