
Prabowo Ancam Copot Pejabat Persulit Regulasi Migas

VOICEINDONESIA.CO, Tangerang - Penyederhanaan regulasi jadi salah satu janji yang disampaikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dihadapan para bos perusahaan migas yang beroperasi di tanah air saat menghadiri upacara pembukaan Indonesia Petroleum Association (IPA) Convention and Exhibition 2025.
Prabowo mengakui regulasi yang ada saat ini masih kerap kali membuat kesulitan pelaku usaha karena jumlahnya banyak serta alurnya juga berliku.
Menurut dia dengan besarnya potensi migas di tanah air maka harus bisa segera dimonetisasikan. Salah satu syarat utamanya adalah dengan sederhanakan regulasinya.
"Tadi saya diberi laporan sekian puluh blok migas yang siap kita tawarkeun secara besar2an saya minta badan2 regulasi sederhanakan regulasi, saya ulangi, sederhanakan regulasi," tegas Prabowo di ICE BSD, Rabu (21/5).
Menurut Prabowo budaya birokrasi Indonesia sangat bertolak belakang dengan cita-cita menuju swasembada energi. Dia pun meminta Menteri ESDm, Bahlil Lahadalia agar tegas menegur kalau perlu mencopot dari jabatannya siapapun yang terlibat dalam pengurusan regulasi.
"Indonesia ini ahli membuat regulasi yang demikian sulit untuk kita sendiri. Ini harus kita kurangi, pejabat yang tidak mau mensederhanakan regulasi akan saya ganti, akan saya copot, banyak anak muda menunggu diberi kesempatan," jelas Prabowo.
Pilihan Redaksi
ImigrasiBantah Maladministrasi, Imigrasi Karawang Jelaskan Kasus Ruhyani
⚠️ Hati-hati penipuan! Jurnalis VOICEIndonesia.co tidak menerima imbalan dalam bertugas. Laporkan ke Redaksi VOICEIndonesia.co jika Anda menemukan kejadian tersebut. Hotline 0811-809-073 atau email redaksi@voiceindonesia.co.
Baca Juga
Komentar (0)
Login dulu untuk meninggalkan komentar.
Paling Banyak Dibaca

BNN Jatim Gagalkan Penyelundupan 5,4 Kilogram Sabu dari Malaysia
Daerah

Selat Hormuz Tetap Ditutup Sebelum AS Terima Syarat dari Iran
Internasional

Bansos Bakal Disalurkan Lewat Kopdes
Ekonomi

RI Usul Keterampilan Masa Depan Jadi Salah Satu Fokus Kerja Sama BRICS
Ketenagakerjaan

Bantah Maladministrasi, Imigrasi Karawang Jelaskan Kasus Ruhyani
Imigrasi
Editorial

Darurat TPPO: Kedubes Arab Saudi Harus Ikut Bertanggungjawab
Editorial

Mengawal Hak Asasi Pelaut Kita dan Peran Vital SPPI di Laut Lepas Taiwan
Editorial

Manipulasi Dokumen: Awal Petaka Pekerja Migran Indonesia
Editorial

Kawal Revisi UU PPMI Demi Keselamatan Pekerja Migran
Editorial

Darurat Mafia Paspor, Dirjen Imigrasi Harus Tegas
Editorial
Komentar Terbaru
Belum ada komentar.



