Purbaya Bela Impor Pikap India : Tak Bebani Fiskal Negara

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan rencana impor 105.000 kendaraan niaga atau mobil pikap oleh PT Agrinas Pangan Nusantara tidak akan membebani kondisi fiskal negara. Pembiayaan untuk mendukung operasional Koperasi Desa Merah Putih ini diklaim tidak menambah risiko baru pada keuangan negara. Kopdes Merah Putih memperoleh pembiayaan melalui pinjaman dari Himpunan Bank Milik Negara. Kementerian Keuangan akan mencicil kewajiban pinjaman tersebut sekitar Rp40 triliun per tahun selama enam tahun ke depan dengan mengalihkan sebagian alokasi dana desa.

"Jadi untuk saya sih risikonya clear, enggak ada tambahan risiko fiskal. Karena setiap tahun pun itu sebagian uangnya dipindahkan dari uang dana desa," ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Februari 2026 di Jakarta, Senin (23/2/2026).

Pembayaran cicilan dilakukan dengan mengalihkan sebagian alokasi dana desa yang memang setiap tahun sudah dianggarkan dalam belanja negara. Dengan demikian, yang berubah hanyalah mekanisme penyaluran anggaran, bukan penambahan beban baru pada APBN. Agrinas berencana mengimpor sekitar 105.000 kendaraan niaga dari India dengan nilai total mencapai Rp24,66 triliun. Armada tersebut akan digunakan untuk memperkuat sistem logistik Kopdes Merah Putih di berbagai daerah.

Baca Juga : KPK Tidak Akan Tanggapi Pernyataan Noel tentang Purbaya Pengadaan kendaraan niaga tersebut untuk mendukung transportasi logistik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Kabar mengenai langkah impor oleh Agrinas diumumkan oleh perusahaan otomotif India, Mahindra and Mahindra Ltd., dalam laman perusahaan mereka pada 4 Februari 2026. Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota pada 20 Februari 2026 mengonfirmasi mengimpor 105.000 mobil dari perusahaan India. Sebanyak 105 ribu mobil pikap yang akan diimpor terdiri atas 35.000 unit mobil pikap ukuran 4x4 dari Mahindra and Mahindra, kemudian 35.000 unit pikap 4x4 dan 35.000 unit truk roda enam dari Tata Motors. Rencana impor kendaraan dalam jumlah besar ini menuai pro dan kontra. Beberapa pihak mempertanyakan mengapa tidak menggunakan produksi dalam negeri yang dapat meningkatkan ekonomi lokal dan menyerap tenaga kerja Indonesia. (Sin/Ri) Pilihan Redaksi : Menguji Keseriusan Negara: Segera Sahkan Perubahan Ketiga UU PMI dan Ratifikasi ILO C188!

Baca Berita Lainnya di Google News