Restrukturisasi Utang KCJB Sebelum Bangun Jalur Surabaya

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta - Pemerintah memutuskan fokus menyelesaikan restrukturisasi keuangan Kereta Cepat Jakarta-Bandung terlebih dahulu sebelum melanjutkan pembangunan jalur hingga Surabaya. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan hal tersebut usai bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di kantor Kementerian Keuangan pada Selasa (20/1/2026) sore. Prioritas saat ini adalah menyelesaikan persoalan keuangan KCJB yang terus merugi. "Ini masih perlu diskusi dan koordinasi yang lebih ketat. Fokus kami saat ini adalah duduk bersama untuk menyelesaikan restrukturisasi keuangan Jakarta-Bandung," tuturnya. Kerugian KCJB mencapai angka yang sangat besar. Dalam laporan keuangan per 30 Juni 2025, entitas anak KAI, PT PSBI, tercatat merugi hingga Rp4,19 triliun sepanjang 2024. Artinya, konsorsium BUMN Indonesia harus menanggung rugi sebesar Rp11,49 miliar per hari. Kerugian itu masih berlanjut hingga 2025. Hingga semester I-2025 atau periode Januari-Juli, PSBI sudah membukukan kerugian sebesar Rp1,62 triliun. Kondisi keuangan ini menjadi alasan mendesak pemerintah menyelesaikan restrukturisasi. Untuk menangani persoalan tersebut, AHY akan membentuk Komite Nasional Kereta Cepat terkait utang KCJB. Pembentukan komite dimaksudkan untuk mengambil langkah strategis dan taktis proyek kereta cepat. Baca Juga : Prabowo Biarkan Purbaya Berseteru dengan Jokowi soal Whoosh? "Komite ini penting untuk bisa mengambil langkah-langkah strategis maupun taktis proyek kereta cepat," ujarnya. Komite nasional tersebut akan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan akan bertindak sebagai koordinator mengingat proyek kereta cepat berkaitan erat dengan konektivitas, infrastruktur, dan pengembangan wilayah.

Kementerian Keuangan akan dilibatkan secara intensif terutama menyangkut aspek pendanaan ke depan. AHY menyebutkan pembentukan komite juga untuk menyiapkan pengembangan proyek hingga Surabaya setelah persoalan Jakarta-Bandung selesai.

AHY menyinggung adanya rencana pemerintah melakukan pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya yang didanai melalui APBN. Namun dia tidak menjelaskan secara pasti karena langkah itu masih memerlukan pembahasan dan koordinasi lebih lanjut. Restrukturisasi dinilai penting agar tidak menimbulkan risiko yang tidak diinginkan di kemudian hari. AHY mengatakan saat ini pemerintah masih mencari solusi terbaik terkait penyelesaian utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Prinsipnya akan mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto, di mana negara juga akan mengambil tanggung jawab terkait struktur keuangan. Pemerintah berupaya menemukan formula yang tepat untuk menyelesaikan persoalan utang tanpa membebani APBN secara berlebihan. (Sin/Ri) Pilihan Redaksi : Imigrasi: Garda Terdepan Penjaga Pintu Gerbang dalam Pencegahan PMI Non Prosedural dan TPPO