
Dorong Kemandirian Pangan, Jokowi Apresiasi Pembangunan Pabrik Amonium Nitrat

VOICEIndonesia.co, Bontang - Jokowi meresmikan pabrik amonium nitrat PT Kaltim Amonium Nitrat, di Kota Bontang, Kalimantan Timur, Kamis (29/02/2024) pagi.
Jokowi meyakini pendirian pabrik ini dapat mendorong kemandirian pangan di tanah air sekaligus upaya strategis dalam menghadapi krisis pangan global.
“Dulu kalau kita impor yang namanya beras, yang namanya gandum, begitu sangat mudahnya kita cari. Sekarang ini semua negara, 22 negara yang biasanya gampang kita beli berasnya, sekarang ngerem semuanya, bahkan ada yang setop untuk bisa dibeli berasnya. Artinya, pangan ke depan menjadi sangat penting sekali bagi semua negara dan produktivitas pangan kita memerlukan yang namanya pupuk,” ujar Jokowi.
Jokowi mengungkapkan, Indonesia masih mengimpor beberapa komponen pupuk, termasuk amonium nitrat, yang merupakan bahan baku kunci.
Jokowi pun mengharapkan agar kehadiran pabrik PT Kaltim Amonium Nitrat mampu menurunkan impor amonium nitrat dari sebelumnya 21 persen menjadi sekitar 8 persen.
"Saya sangat mengapresiasi, sangat menghargai upaya keras pembangunan industri amonium nitrat ini. Ini penting karena 21 persen amonium nitrat kita masih impor. Dengan dibangunnya Pabrik Kaltim Amonium Nitrat ini, akan mengurangi dari 21 persen impor dikurangi 8 persen, artinya masih juga 13 persen kita masih impor,” ujarnya.
Pabrik yang dibangun dengan investasi sebesar Rp1,2 triliun itu diharapkan tidak hanya meningkatkan ketersediaan bahan baku pupuk di dalam negeri, tetapi juga mendorong kemandirian dan produktivitas pangan Indonesia.
“Saya minta ekspansi ini diteruskan sehingga substitusi barang-barang impor itu bisa kita lakukan,” tegas Jokowi.
Baca Juga: Kemnaker Tindaklanjuti Kerja Sama Pengiriman Tenaga Perawat ke Jerman
Kepala Negara juga menekankan pentingnya upaya berkelanjutan untuk mencapai kemandirian dalam produksi barang dan produk lainnya, tidak terbatas hanya pada amonium nitrat.
Dengan demikian diharapkan Indonesia dapat sepenuhnya mengendalikan kebutuhan domestiknya dan mengurangi ketergantungan terhadap impor.
“Tidak hanya urusan amonium nitrat, tetapi juga barang-barang dan produk-produk kita yang masih impor. Harus semuanya bisa diproduksi di dalam negeri karena kita memiliki kekuatan untuk itu,” tandasnya.
Turut mendampingi Presiden dalam peresmian tersebut antara lain Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BUMN) Bahlil Lahadalia, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Pj. Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik, dan Wali Kota Bontang Basri Rase.
Selain itu, hadir juga Direktur Utama Holding Industri Pertahanan (DEFEND ID) Bobby Rasyidin, Direktur Utama Holding Pupuk Indonesia Rahmat Pribadi, Direktur Utama PT Dahana Wildan Widarman, dan Direktur Utama PT Pupuk Kaltim Budi Wahju Susilo.* (Rilis/ Af)
Pilihan Redaksi
ImigrasiBantah Maladministrasi, Imigrasi Karawang Jelaskan Kasus Ruhyani
⚠️ Hati-hati penipuan! Jurnalis VOICEIndonesia.co tidak menerima imbalan dalam bertugas. Laporkan ke Redaksi VOICEIndonesia.co jika Anda menemukan kejadian tersebut. Hotline 0811-809-073 atau email redaksi@voiceindonesia.co.
Baca Juga



Persoalan Geopolitik Makin Kompleks, Industri Maritim Nasional Wajib Diperkuat
7 Juli 2026 pukul 21.13

Komentar (0)
Login dulu untuk meninggalkan komentar.
Paling Banyak Dibaca

BNN Jatim Gagalkan Penyelundupan 5,4 Kilogram Sabu dari Malaysia
Daerah

Selat Hormuz Tetap Ditutup Sebelum AS Terima Syarat dari Iran
Internasional

Bansos Bakal Disalurkan Lewat Kopdes
Ekonomi

RI Usul Keterampilan Masa Depan Jadi Salah Satu Fokus Kerja Sama BRICS
Ketenagakerjaan

Bantah Maladministrasi, Imigrasi Karawang Jelaskan Kasus Ruhyani
Imigrasi
Editorial

Darurat TPPO: Kedubes Arab Saudi Harus Ikut Bertanggungjawab
Editorial

Mengawal Hak Asasi Pelaut Kita dan Peran Vital SPPI di Laut Lepas Taiwan
Editorial

Manipulasi Dokumen: Awal Petaka Pekerja Migran Indonesia
Editorial

Kawal Revisi UU PPMI Demi Keselamatan Pekerja Migran
Editorial

Darurat Mafia Paspor, Dirjen Imigrasi Harus Tegas
Editorial
Komentar Terbaru
Belum ada komentar.
