
Kejati Papua amankan dana dugaan korupsi PON XX Rp 6,4 miliar

VOICEIndonesia.co,Jakarta - Kejaksaan Tinggi(Kejati) Papua mengamankan uang senilai Rp Rp.6.448.560.800 yang berasal dari salah satu vendor (AMS) bidang pemasaran sub bidang re venue PON XX Papua.
Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Papua Nixon Mahuse di Jayapura , Jumat mengatakan, penyitaan uang tersebut dilakukan setelah Kejati Papua dinyatakan menang oleh Pengadilan Negeri Jayapura atas pra peradilan yang dilayangkan RL, salah satu tersangka.
Kejati Papua sebelumnya telah menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus dugaan penyalahgunaan dana PON Papua yakni TR, RD, RL dan VP.
Baca Juga : Polri telah kirim tim untuk tangani permasalahan PON XXI Aceh-Sumut
Dari empat tersangka, salah satunya yakni RL mengajukan pra peradilan ke Pengadilan Negeri Jayapura yang kemudian menggelar sidang dari tanggal 1 hingga 7 Oktober lalu, yang menyatakan Kejati Papua yang menang, sehingga kasusnya dilanjutkan.
Uang tersebut, kata Kasidik Dedi Sawaki menambahkan, disita dari salah satu vendor (sponsorship) yang bekerja sama dengan bidang pemasaran, sub bidang re venue. Setelah disita dana senilai Rp 6,4 miliar itu langsung diserahkan ke BNI Jayapura untuk disimpan sebagai barang bukti.
Kejati Papua akan terus melanjutkan proses penyidikan dan penyelidikan terhadap kasus penyalahgunaan dana PON Papua. Kasus PON XX akan terus dilanjutkan dan tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru, tegas Dedi Sawaki.
Empat tersangka yakni TR, RD, RL dan VP saat ini ditahan di Rutan kelas 1A Abepura dan Lapas perempuan kelas III di Keerom. *
Pilihan Redaksi
Pekerja Migran IndonesiaPHK Meningkat, Pemerintah Diminta Perluas Penempatan PMI
⚠️ Hati-hati penipuan! Jurnalis VOICEIndonesia.co tidak menerima imbalan dalam bertugas. Laporkan ke Redaksi VOICEIndonesia.co jika Anda menemukan kejadian tersebut. Hotline 0811-809-073 atau email redaksi@voiceindonesia.co.
Baca Juga




Persoalan Geopolitik Makin Kompleks, Industri Maritim Nasional Wajib Diperkuat
7 Juli 2026 pukul 21.13
Komentar (0)
Login dulu untuk meninggalkan komentar.
Paling Banyak Dibaca

PHK Meningkat, Pemerintah Diminta Perluas Penempatan PMI
Pekerja Migran Indonesia

DPR Minta KP2MI Tingkatkan Transparansi Informasi Peluang Kerja Luar Negeri
Pekerja Migran Indonesia

DPR RI Minta Pemerintah Perketat Pengawasan Imigrasi di Pintu Keberangkatan PMI
Pekerja Migran Indonesia

Narapidana Lapas Porong Gagal Terima Paket Ekstasi
Daerah

Dugaan TPPO dan Lalainya Negara Terhadap Ruhyani
Lipsus
Editorial

Darurat TPPO: Kedubes Arab Saudi Harus Ikut Bertanggungjawab
Editorial

Mengawal Hak Asasi Pelaut Kita dan Peran Vital SPPI di Laut Lepas Taiwan
Editorial

Manipulasi Dokumen: Awal Petaka Pekerja Migran Indonesia
Editorial

Kawal Revisi UU PPMI Demi Keselamatan Pekerja Migran
Editorial

Darurat Mafia Paspor, Dirjen Imigrasi Harus Tegas
Editorial
Komentar Terbaru
Belum ada komentar.
