Konflik Iran–AS Memanas, Densus 88 Awasi 13.252 Target di Indonesia

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta - Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri meningkatkan pengawasan terhadap 13.252 target yang dalam pantauan pascakonflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Konflik ini berpotensi membangkitkan geliat pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang mengancam keamanan dalam negeri. Juru Bicara Densus 88 Kombes Pol. Mayndra Eka Wardhana mengungkapkan peningkatan pengawasan merupakan tindak lanjut arahan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo terkait dinamika situasi global. Kapolri dalam rapat koordinasi kesiapan Operasi Ketupat 2026 pada Senin (2/3) meminta Densus 88 mempertahankan keberhasilan zero terrorist attack. Kapolri mengingatkan bahwa masih ada 13.252 target yang dalam pantauan. Terlebih, saat ini terjadi konflik AS-Iran yang berpotensi membangkitkan geliat pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Iran telah mengibarkan bendera merah sebagai simbol pembalasan dan pertanda serangan yang terjadi di Iran. "Sebagaimana arahan Kapolri, terhadap adanya penilaian bahwa situasi global sedang memanas saat ini yang mana selain melibatkan banyak negara, juga melibatkan banyak kelompok dan kepentingan," tutur Mayndra di Jakarta, Selasa (3/3/2026). Polri telah melakukan berbagai upaya preventif, salah satunya preventive strike dengan mengamankan 51 tersangka pada tahun 2025. Pada masa mudik tahun lalu, Polri juga mengamankan tujuh orang target untuk mencegah ancaman terorisme. Kapolri meminta Densus 88 bekerja sama dengan berbagai pihak dalam mencegah ancaman terorisme pada masa mudik kali ini. Koordinasi dengan seluruh jajaran intelijen, TNI, dan pemerintah daerah diperlukan untuk memantau kelompok-kelompok teroris dan aktif teror.

Baca Juga : Bandara Ditutup, Ribuan Turis Terjebak di UEA Termasuk 36 WNI "Apalagi Iran telah mengibarkan bendera merah sebagai simbol pembalasan dan pertanda serangan yang terjadi di Iran, dan ini tentunya menjadi PR bagi rekan-rekan, khususnya Densus 88," katanya. Densus 88 diminta melakukan pendataan ulang terkait kelompok-kelompok teroris yang saat ini sedang diikuti. Upaya ini untuk memastikan tidak ada ancaman terorisme yang lolos dari pantauan pada masa Lebaran 2026, terutama di tengah memanas konflik global yang melibatkan banyak negara dan kelompok kepentingan. (Sin/Ah) Pilihan Redaksi : Menguji Keseriusan Negara: Segera Sahkan Perubahan Ketiga UU PMI dan Ratifikasi ILO C188!

Baca Berita Lainnya di Google News