Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengungkapkan, pembekuan perizinan lingkungan berpotensi terus bertambah karena proses evaluasi masih berjalan. Salah satu aspek yang dievaluasi termasuk kontribusi tambang ketika terjadi banjir di suatu daerah.
Fokus evaluasi dilakukan pada 14 provinsi kritis yang memiliki tambang batu bara dan nikel cukup besar. Hasil analisa akan ditindaklanjuti dengan pemanggilan penanggung jawab dan penyusunan berita acara temuan lapangan. "Jadi, kita memiliki 1.358 unit ekstraksi batu bara dan nikel yang saat ini sedang kita evaluasi. Sampai hari ini baru selesai 250 unit," katanya, Rabu (25/2/2026). Pendekatan hukum akan diterapkan pada perusahaan yang terbukti melanggar. Sanksi dapat berupa administrasi, paksaan pemerintah untuk melakukan audit lingkungan, hingga gugatan perdata. KLH melalui Deputi Penegakan Hukum tengah mengawal 30 kasus, termasuk yang dilakukan lewat pengadilan. Gugatan dilakukan sebagai bentuk peringatan agar perusahaan lain memastikan ketaatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Baca Juga : DPR Minta Polri Tangkap Pemodal Tambang Ilegal "Hasil analisa dipanggil penanggung jawabnya, kemudian disusun berita acara, temuan lapangan. Setelah itu digeser ke pendekatan hukum," tegasnya. Hanif menyebutkan potensi penerimaan negara dari sanksi ketidaktaatan bisa mencapai Rp5-6 triliun. Namun tujuan utamanya bukan untuk memanfaatkan sanksi sebagai sumber pendapatan, melainkan memberikan efek jera kepada pelaku usaha lain. "Ini deterant efeknya kita harapkan akan menggema, sehingga yang lain akan berhati-hati," pungkasnya. (Sin/Ri) Pilihan Redaksi : Menakar Urgensi Transformasi Total KemenP2MI demi Perlindungan Paripurna
Baca Berita Lainnya di Google News
