Balas Budi Politik, Kosovo Siap Tampung Deportan AS

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta - Negara Republik Kosovo mulai menerima migran deportasi dari Amerika Serikat berdasarkan kesepakatan kontroversial dengan pemerintahan Presiden Donald Trump. Negara Balkan yang termasuk termiskin di Eropa ini rela menjadi tempat pembuangan untuk membalas dukungan Washington. Perdana Menteri Kosovo, Albin Kurti mengonfirmasi kedatangan migran deportan pertama dalam wawancara televisi Kamis (11/12/2025) malam waktu setempat. Langkah ini menuai kritik karena memperlihatkan ketergantungan Kosovo terhadap Amerika Serikat. "Kami menerima mereka yang tidak diinginkan Amerika Serikat di wilayahnya," ujar Kurti. Baca Juga: RI Jajaki Kerja Sama Teknologi Hijau dengan Amerika Serikat Kesepakatan yang diteken Juni lalu memungkinkan Kosovo menampung hingga 50 orang deportan dalam periode satu tahun. Kurti mengklaim ini sebagai wujud rasa terima kasih abadi atas dukungan AS sejak Kosovo memisahkan diri dari Serbia pada 2008. Perjanjian ini mencuat di tengah ketidakstabilan politik Kosovo. Pemerintahan Kurti telah tumbang dan pemilihan baru dijadwalkan 28 Desember mendatang. Ironisnya, Washington justru melontarkan kritik keras kepada partai Kurti, menuduhnya merusak stabilitas Kosovo dengan melarang partai politik Serbia ikut pemilihan. Baca Juga: Amerika Serikat Harapkan Indonesia Bisa Ekspor Kedelai Lebih Banyak Selain menampung deportan AS, Kosovo juga meratifikasi perjanjian dengan Denmark untuk menampung tahanan asing yang dihukum di negara Skandinavia tersebut. Para narapidana akan menjalani hukuman di penjara Kosovo. Kesepakatan deportasi ini memperlihatkan posisi tawar Kosovo yang lemah dalam hubungan internasional. Negara dengan ekonomi rapuh ini tampaknya tidak memiliki pilihan selain menerima permintaan negara-negara yang memberikan dukungan diplomatik dan finansial. Keputusan kontroversial ini menimbulkan pertanyaan tentang kedaulatan Kosovo dan dampak jangka panjang terhadap stabilitas sosial negara yang masih berjuang membangun identitas nasionalnya. Kritikus menilai Kosovo terlalu bergantung pada dukungan asing hingga rela menerima beban yang seharusnya tidak menjadi tanggung jawabnya.