Gencatan Senjata Israel–Palestina Dinilai Masih Berat Sebelah

VOICEINDONESIA.CO,  Jakarta - Perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Palestina dinilai belum sepenuhnya adil dan masih berpihak pada kepentingan Israel. Hal ini pun mendapat sorotan dari Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI. Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera, menyatakan pihaknya menaruh perhatian besar terhadap dinamika konflik yang terus berlangsung di Gaza dan menyerukan agar gencatan senjata tidak berhenti pada tahap penghentian serangan, tetapi juga menjadi pintu menuju kemerdekaan Palestina. “Sejak awal, kami memandang perjanjian damai Samusreh–Mesir itu tidak adil. Kesepakatan tersebut sangat pro-Israel dan tidak berpihak pada rakyat Palestina. Namun untuk menghentikan genosida, membuka isolasi, dan memastikan bantuan kemanusiaan bisa masuk ke Gaza, langkah ini tetap kita dukung sebagai bentuk kemanusiaan,” kata Mardani dalam acara Pembukaan Bulan Solidaritas Palestina 2025 di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara DPR RI, Sabtu (1/11/2025). Menurut Mardani, meski gencatan senjata memberi ruang bagi penghentian kekerasan sementara, perjuangan untuk kemerdekaan Palestina masih jauh dari kata selesai. Ia menekankan bahwa DPR RI melalui BKSAP akan terus menggunakan jalur diplomasi antarparlemen untuk menyuarakan keadilan dan kemerdekaan bagi Palestina di berbagai forum internasional. “DPR RI akan terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina melalui diplomasi parlemen. Kami bekerja sama dengan parlemen negara-negara sahabat agar dunia tidak hanya berhenti pada isu gencatan senjata, tetapi juga menegakkan keadilan dan hak rakyat Palestina untuk merdeka,” tegasnya. Lebih lanjut, Mardani menilai bahwa komunitas internasional, terutama negara-negara besar, memiliki tanggung jawab moral untuk menghentikan penjajahan dan kekerasan terhadap rakyat Palestina. Ia mengingatkan bahwa penderitaan rakyat Gaza tidak akan berakhir hanya dengan penghentian serangan, tetapi harus diikuti dengan langkah nyata dalam penegakan hukum internasional. “Gencatan senjata hanya akan bermakna jika diikuti dengan penghentian blokade, rekonstruksi Gaza, dan pengakuan terhadap kedaulatan Palestina. Dunia harus bersatu menekan Israel agar menghormati hukum internasional dan resolusi PBB yang selama ini diabaikan,” tutur dia. Ia juga menegaskan bahwa posisi Indonesia sejak awal kemerdekaan selalu konsisten mendukung Palestina, sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yang menolak segala bentuk penjajahan di atas dunia. “Dukungan kepada Palestina bukan sekadar politik luar negeri, tetapi bagian dari jati diri bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan keadilan,” ujarnya. Sebagai bentuk komitmen, DPR RI melalui BKSAP tengah berkoordinasi dengan KBRI Kairo dan berbagai organisasi kemanusiaan, termasuk Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI) dan Aqsa Working Group (AWG), untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Gaza melalui pintu Rafah, Mesir. Bantuan tersebut meliputi obat-obatan, bahan pangan, dan kebutuhan dasar lainnya yang akan disalurkan bersama lebih dari 125 organisasi kemanusiaan yang tergabung dalam Humanitarian Forum for Palestine. “Kami memastikan bantuan dari rakyat Indonesia akan sampai kepada rakyat Palestina. Meski situasi di lapangan sangat sulit, koordinasi terus dilakukan agar bantuan kemanusiaan dapat disalurkan dengan aman dan tepat sasaran,” jelas Mardani.