VOICEINDONESIA.CO,Taipei - Langkah nyata dalam memperkuat perlindungan bagi pekerja migran Indonesia (PMI) di sektor kelautan kembali dilakukan oleh Serikat Pekerja Perikanan Indonesia (SPPI) bersama Stella Maris Batam. Pada hari Rabu (4/3/2026),
Kedua lembaga tersebut menggelar audiensi strategis dengan Departemen Perikanan Taiwan di Taipei untuk membahas berbagai isu krusial yang menyangkut nasib Awak Kapal Perikanan (AKP) asal Indonesia.
Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi kedua belah pihak dalam menyelaraskan regulasi serta memastikan kesejahteraan para pelaut yang bekerja di bawah bendera Taiwan.
Ketua Umum SPPI, Ilyas Pangestu, dalam kesempatan tersebut memaparkan secara mendalam mengenai implementasi Collective Bargaining Agreement (CBA) atau Perjanjian Kerja Bersama yang telah dijalin dengan tiga asosiasi pemilik kapal Taiwan.
Ilyas menekankan bahwa kesepakatan ini telah membawa banyak dampak positif terhadap standar perlindungan kru di lapangan. Namun, ia juga menegaskan bahwa proses perbaikan tidak boleh berhenti di sini, melainkan harus terus ditingkatkan melalui sistem sertifikasi bagi perusahaan-perusahaan yang bermitra dengan SPPI guna menjamin kualitas kepatuhan mereka terhadap hak-hak pekerja.
Guna memastikan pengawasan dan koordinasi yang lebih efektif, SPPI mengutarakan niatnya untuk segera menempatkan perwakilan resmi yang akan berkantor langsung di Taiwan. Perwakilan ini nantinya tidak hanya berfungsi sebagai narahubung antarlembaga, tetapi juga bertugas melakukan pendampingan langsung bagi anggota SPPI yang menghadapi kendala di perantauan.
Fokus utama dari kehadiran kantor perwakilan ini adalah untuk menjamin terselenggaranya pelatihan berkelanjutan bagi para awak kapal, terutama yang berkaitan dengan aspek keselamatan kerja dan kesehatan (Health and Safety).
"Masih ada yang perlu ditingkatkan, salah satunya dengan cara sertifikasi bagi perusahaan yang bermitra dengan SPPI, baik yang sudah bekerja sama maupun yang akan bekerja sama," ujar Ilyas Pangestu saat memberikan penekanan pada standar operasional perusahaan mitra.
Kehadiran fisik organisasi di Taiwan diharapkan dapat memperpendek jalur birokrasi dalam menangani berbagai persoalan darurat yang sering kali dialami oleh para pelaut di tengah laut maupun saat bersandar di pelabuhan.
Sementara itu, Direktur Stella Maris Batam,Ansensius Guntur atau akrab disapa Romo Yance, memberikan sorotan tajam pada isu transparansi pembiayaan perekrutan yang selama ini menjadi celah terjadinya praktik over charging atau pembebanan biaya berlebih kepada calon pekerja.
Romo Yance mengusulkan agar skema pembiayaan dibuat lebih jelas dan terbuka agar para awak kapal tidak terjebak dalam utang yang mencekik sebelum mereka mulai bekerja. Menurutnya, kepastian mengenai elemen biaya apa saja yang ditanggung oleh pemberi kerja di Taiwan merupakan kunci untuk meminimalisir eksploitasi finansial di tahap awal keberangkatan.
Menanggapi hal tersebut, pihak otoritas Taiwan memberikan sinyal positif meskipun komitmen tersebut belum diumumkan secara resmi ke publik. Pihak Taiwan berencana untuk menanggung berbagai biaya pokok mulai dari pengurusan visa, pemeriksaan kesehatan, hingga tiket pesawat keberangkatan dan transportasi dari daerah asal.
"Penting bagi Taiwan untuk mengutarakan elemen-elemen apa saja yang dibiayai," tegas Romo Yance dan Ilyas secara bersamaan, seraya menambahkan bahwa kepastian biaya kepulangan juga harus diatur secara adil berdasarkan durasi kontrak dan kesepakatan kerja yang berlaku.
Diskusi yang berlangsung di kantor Departemen Perikanan Taiwan tersebut berjalan dengan sangat produktif dan jauh melampaui durasi yang dijadwalkan sebelumnya. Pertemuan yang awalnya direncanakan hanya berlangsung selama satu jam tersebut berkembang hingga lebih dari dua jam karena antusiasme kedua pihak dalam mencari solusi atas kompleksitas permasalahan awak kapal.
Dialog ini diharapkan dapat menjadi fondasi kuat bagi terciptanya ekosistem kerja yang lebih manusiawi dan bermartabat bagi ribuan pelaut Indonesia di Taiwan.(as)
