VOICEINDONESIA.CO,Jakarta – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Kadir Karding, menghadiri rapat terbatas Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo di Istana Bogor, pada Jumat (3/1/2024).
Menurut Menteri Koordinator (Menko) Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, Presiden Prabowo membahas sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja migran Indonesia dalam ratas tersebut.
Dalam keterangannya kepada awak media, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyampaikan komitmen pemerintah dalam berbagai agenda pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat.
Baca Juga: Menteri PPMI: Sigi harus sediakan BLK khusus untuk CPMI
“Dari sana ada banyak isu-isu yang harus ditangani cepat. Salah satunya data tunggal agar tepat sasaran, yang kedua meningkatkan kapasitas usaha kecil, menengah, dan koperasi dengan memberi kapasitas kemampuan kemudian bahan baku, holding antar UMKM akan kita lakukan agar usaha besar bersinergi, kolaborasi dengan UMKM,” ucapnya.
Selanjutnya, Prabowo juga memberikan perhatian pada peningkatan kapasitas dan kemampuan para pekerja migran. Menurut Muhaimin, pemerintah akan menyiapkan 100 balai latihan kerja (BLK) baru bagi para pekerja.
“Untuk pemberangkatan, persiapan jabatan tertentu kualitas standar skill dan vokasi yang siapkan khusus melalui 100 balai latihan kerja baru,” ucap Muhaimin.
Selain itu, pemerintah akan memperluas akses pendanaan bagi UMKM, koperasi, ekonomi kreatif, dan pekerja migran melalui pinjaman berbunga rendah.
Baca Juga: 6 TKW Menangis Minta Pulang
Model pendanaan ini akan diinisiasi bersama kementerian dan lembaga terkait termasuk program kredit murah yang disalurkan melalui dana pinjaman bergulir.
“Ini akan diinisiasi untuk membuat model simpan pinjam, pinjam dengan bunga yang sangat rendah. Ini akan kita tindaklanjuti dengan kementerian-kementerian terkait khususnya kementerian keuangan berbentuk uang pemerintah yang dipinjamkan kepada para pekerja migran, juga kepada UMKM,” kata Muhaimin.
Program lain yang menjadi fokus adalah optimalisasi bantuan sosial melalui Kementerian Sosial.
Muhaimin menjelaskan bahwa pemerintah akan melakukan pembenahan data penerima bantuan dengan menerima usulan dan sanggahan dari masyarakat untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran.
“Pokoknya gini tidak ada satupun orang miskin di Republik ini yang tidak mendapatkan bantuan. Itu yang paling akan kita lakukan dalam waktu cepat,” lanjutnya.*
