VOICEINDONESIA.CO,Taipei - Serikat Pekerja Perikanan Indonesia (SPPI) bersama Stella Maris Batam terus memperkuat langkah nyata dalam melakukan safari advokasi demi menjamin perlindungan Awak Kapal Perikanan (AKP) asal Indonesia yang bekerja di Taiwan.
Pertemuan berlangsung Pada Rabu, 4 Maret 2026, delegasi ini melanjutkan agenda penting dengan menggelar audiensi bersama jajaran Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei. Pertemuan strategis ini merupakan kelanjutan dari rangkaian dialog yang sebelumnya telah dilakukan bersama Fisheries Agency (FA) Taiwan guna membahas isu-isu krusial di sektor perikanan.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum SPPI, Achdiyanto Ilyas Pangestu, memaparkan poin-poin penting yang dihasilkan dari diskusi mendalam bersama otoritas perikanan Taiwan. Beliau menyampaikan bahwa dialog yang berlangsung selama lebih dari dua jam tersebut membuahkan hasil yang sangat menggembirakan bagi masa depan pekerja migran.
Berbagai isu strategis mulai dari penunjukan perwakilan resmi hingga aspek kesehatan dan keselamatan kerja menjadi fokus utama yang mendapatkan respon positif dari pihak pemerintah Taiwan.
Achdiyanto Ilyas Pangestu menyatakan rasa optimisme yang tinggi terhadap perubahan regulasi yang sedang diperjuangkan oleh pihaknya saat ini. Beliau menekankan bahwa kesepakatan mengenai sertifikasi perusahaan dan pelatihan keselamatan bagi anggota merupakan fondasi utama dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih manusiawi.
"Saya sangat bahagia dengan hasil positif dari dialog dengan FA yang berlangsung lebih dari dua jam, mulai dari respons positif penunjukkan perwakilan hingga penentuan skema transparansi pembiayaan," ujar Ilyas saat memberikan laporannya.
Senada dengan hal tersebut, Direktur Stella Maris Batam, Ansensius Guntur, yang akrab disapa Romo Yance, memberikan penjelasan tambahan mengenai teknis perekrutan yang lebih adil. Ia mengungkapkan bahwa saat ini Taiwan telah mulai mengidentifikasi elemen-elemen biaya perekrutan yang nantinya akan dibebankan sepenuhnya kepada pihak perusahaan pemberi kerja.
Langkah ini dinilai sebagai terobosan besar dalam memutus rantai pungutan liar yang selama ini sering membebani para calon awak kapal sebelum mereka berangkat bekerja.
Romo Yance juga menegaskan pentingnya keterbukaan informasi agar para pekerja memahami hak-hak mereka terkait biaya yang harus dikeluarkan. Menurutnya, meskipun kebijakan mengenai detail pembiayaan ini belum diumumkan secara resmi ke publik, namun arah kebijakannya sudah terlihat sangat jelas menuju perbaikan sistem.
"Ini bisa menjadi langkah maju untuk proses perekrutan yang etis, di mana Taiwan sudah menentukan elemen-elemen pembiayaan perekrutan yang akan ditanggung perusahaan," ungkap Romo Yance di hadapan kepala KDEI.
Kepala KDEI Taipei, Arif Sulistiyo, menyambut baik kedatangan delegasi dan membagikan informasi terkini mengenai kondisi para Pekerja Migran Indonesia (PMI) serta Awak Kapal Perikanan di wilayahnya. Beliau menjelaskan bahwa saat ini KDEI tengah menyusun rencana besar untuk merumuskan Nota Kesepahaman (MoU) dengan pihak Taiwan.
Rencana tersebut mencakup perlindungan menyeluruh, baik bagi pekerja yang berbasis di daratan maupun mereka yang bekerja di kapal-kapal perikanan jarak jauh milik Taiwan yang beroperasi di berbagai belahan dunia.
Ilyas menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas komitmen dan kerja keras KDEI dalam mengawal setiap permasalahan pekerja Migran Indonesia (PMI). Pertemuan yang penuh rasa kekeluargaan ini juga dihadiri oleh Prof. LIU dari Chung Cheng University (CCU) serta perwakilan tim pendukung lainnya seperti Kadir, Mira, dan Iren. Sinergi antara organisasi pekerja, institusi keagamaan, akademisi, dan pemerintah diharapkan dapat segera mewujudkan sistem perlindungan yang lebih kokoh dan transparan bagi pahlawan devisa Indonesia.(as)
