Aturan TKI ke Saudi Dinilai Diskriminatif, Ratusan Masa Kembali Demo Di Istana

Jakarta – Ratusan masa yang tergabung dalam Solidaritas Perjuangan Pekerja Migran Indonesia kembali menggelar aksi di sekitaran istana negara pada Kamis sore, 3/08/23.

Masa aksi menuntut presiden Joko Widodo turun tangan menyelesaikan persoalan penempatan pekerja migran Indonesia (TKI) ke Timur Tengah yang sudah dimoratorium sejak tahun 2015 dan belum ada solusi hingga saat ini.

"Presiden Jokowi harus segera perintahkan Menteri Tenaga Kerja untuk segera cabut moratoriun atau Kepmen nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna Perseorangan di Negara-negara Kawasan Timur Tengah karena bekerja adalah Hak Asasi Manusia yang dijamin oleh konstitusi UUD 1945," Jelas Direktur Eksekutif Migrant Watch Aznil Tan.

Lebih lanjut, ia mengatakan aturan menteri tenaga kerja mengenai sistem penempatan satu kanal (SPSK) ke Arab Saudi yang ditawarkan sebagai solusi penempatan TKI ke Timur Tengah justeru memiliki banyak kejanggalan dan menimbulkan polemik di lapangan.

"Presiden Jokowi harus segera perintahkan menteri tenaga kerja untuk mencabut Kepmenaker nomor 291 Tahun 2018 tentang Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) ke Arab Saudi yang ingin memonopoli penempatan PMI dan merusak persaingan penempatan yang sehat dan melindungi," tambah Aznil.

Ia menilai salah satu asosiasi perusahaan penempatan TKI yakni APJATI sengaja dijadikan sebagai asosiasi tunggal dalam penempatan PMI melalui SPSK ke Arab Saudi oleh Kemnaker yang menurutnya sangat menciderai asas keadilan bagi pelaku usaha lain yang tidak masuk di asosiasi tersebut.

“Ini monopoli yang merusak, kalau dari awal sudah rusak, akhirnya rusak,” pungkas Aznil Tan.